- Kabar Duka, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kapuas Jhon Pita Kadang Meninggal Dunia
- Digugat Terkait Isu Papan Tulis Interaktif, Gubernur Kalteng Hormati Proses Hukum
- Bupati Wiyatno Lepas Ratusan Rider Trail Adventure, Ajang Silaturahmi dan Olahraga Positif
- Modus Pura-Pura Mogok, Pencuri Motor di Kapuas Ringkus Tim Resmob Usai Tipu Mahasiswa
- Perkuat Sinergi Nasional, Wakil Ketua DPRD Kalteng Ikuti Retret di Akmil Magelang
- Transformasi Paradigma Hukum Pidana Indonesia: Dari Keadilan Retributif Menuju Keadilan Korektif dan
- Sinkronisasi Hukum Pidana dan Dinamika Sosial: Tantangan Menghadapi Social Distrust
- Gubernur Dorong Kolaborasi Media untuk Percepat Informasi Pembangunan
- 40 Persen Penerima KHBS Tak Layak, Pemprov Kalteng Lakukan Evaluasi
- Harga BBM Nonsubsidi Melonjak Tajam, Pertamax Turbo Tembus Rp19.400
Pemkab dan DPRD Katingan Sepakati Hasil Evaluasi Perubahan APBD 2025

Keterangan Gambar : Keterangan Gambar : Sambutan Wakil Bupati Firdaus
KATINGAN, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Katingan bersama DPRD resmi menandatangani hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri Wakil Bupati Katingan Firdaus, Selasa (28/10/2025).
Baca Lainnya :
- Wakil Bupati Katingan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas Evaluasi Raperda Perubahan APBD 20250
- Pemkab Katingan Perkuat Peran PT. Katingan Mandiri Persada Sebagai Motor Ekonomi Daerah0
- Bupati Saiful Pimpin RUPS Luar Biasa PT. KMP, Tekankan Profesionalisme dan Kemandirian Ekonomi Daera0
- Pemkab Katingan Dorong Penguatan Tata Kelola PT. Katingan Mandiri Persada untuk Majukan Ekonomi Daer0
- Bupati Katingan Salurkan BLT Inflasi, Pastikan Kepedulian Pemerintah di Tengah Kenaikan Harga0
Agenda paripurna juga membahas beberapa laporan penting, termasuk hasil reses anggota DPRD dan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2024. Selain itu, disampaikan pula penetapan Raperda perubahan susunan perangkat daerah dan pembahasan kode etik DPRD.
Wakil Bupati Firdaus menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menyebut, penyelarasan kebijakan daerah dengan hasil evaluasi provinsi menjadi langkah penting menuju transparansi dan akuntabilitas.
Firdaus juga memberikan apresiasi kepada DPRD atas komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan dan legislasi. “Kami mengapresiasi kerja keras semua pihak, karena melalui kolaborasi yang solid, kita dapat menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Rapat ditutup dengan penyampaian pidato Bupati Katingan yang menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan program pembangunan berjalan optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
ZR
Berita Utama
-
Harga BBM Nonsubsidi Melonjak Tajam, Pertamax Turbo Tembus Rp19.400
Harga BBM Nonsubsidi Melonjak Tajam, Pertamax Turbo Tembus Rp19.400
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 18 April 2026. Penyesuaian ini mencakup sejumlah . . .
-
40 Persen Penerima KHBS Tak Layak, Pemprov Kalteng Lakukan Evaluasi
40 Persen Penerima KHBS Tak Layak, Pemprov Kalteng Lakukan Evaluasi
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus membenahi program strategis daerah, salah satunya bantuan sosial Kartu Huma Betang . . .
-
Gubernur Dorong Kolaborasi Media untuk Percepat Informasi Pembangunan
Gubernur Dorong Kolaborasi Media untuk Percepat Informasi Pembangunan
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan temu wartawan bersama organisasi pers sebagai upaya mempererat sinergi . . .
-
Perkuat Sinergi Nasional, Wakil Ketua DPRD Kalteng Ikuti Retret di Akmil Magelang
Perkuat Sinergi Nasional, Wakil Ketua DPRD Kalteng Ikuti Retret di Akmil Magelang
MAGELANG, POTRETKALTENG.COM – Sebanyak 478 pimpinan parlemen daerah dari seluruh Indonesia berkumpul di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk mengikuti agenda . . .
-
Sinkronisasi Hukum Pidana dan Dinamika Sosial: Tantangan Menghadapi Social Distrust
Sinkronisasi Hukum Pidana dan Dinamika Sosial: Tantangan Menghadapi Social Distrust
PALANGKA RAYA, POTRETKALTEG.COM -Hukum pidana tidak lahir di ruang hampa. Ia adalah cerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pada masanya. Namun, fenomena . . .

















