- DPD GMNI Kalteng Serukan Sikap Kritis dan Objektif Hadapi Dinamika Nasional
- DPMPTSP Kalteng Perkuat Pemahaman Regulasi Perizinan untuk Dorong Investasi Daerah
- Fairid Naparin Ajak Warga Perkuat Kolaborasi di HUT ke-61 Pemkot Palangka Raya
- Diduga Serobot Lahan 18 Hektar, Ahli Waris Somasi PT Bumi Agro Makmur di Barito Selatan
- Ribuan Warga Padati Pawai 1 Muharram 1448 H, Syiar Islam Semarak di Kuala Kapuas
- RDP PETI Ditunda Tanpa Surat Resmi, PEWARTA Kritik Keras Kinerja Administrasi Sekwan DPRD Barito Uta
- Perkumpulan Pemuda Nusantara Soroti Realisasi Anggaran Pendidikan dan Program Rumah Guru di Kalteng
- KSPSI Kalteng Tolak Program MBG dan Kopdes Merah Putih, Soroti Pemangkasan Dana Daerah
- Zoominar Sosialisasi Csd e-Learning Bahas Kebebasan Sipil dan Investasi Berkelanjutan di Kalimantan
- Momentum Tahun Baru Islam 1448 H, Ketua MPC Pemuda Pancasila Palangka Raya Ajak Masyarakat Perkuat S
Narasumber dari Biro Hukum Setda Kalteng Hadir, Berikan Pemahaman Teknis Regulasi P4GN PN

Keterangan Gambar : Foto Bersama
Baca Lainnya :
- Camat, Lurah, dan Kepala Desa Mura Diharapkan Jadi Pelaksana Regulasi P4GN PN di Wilayah Masing-Masi0
- Pemkab Mura Bertekad Perkuat Regulasi dan Sinergi untuk Melindungi Generasi Muda dari Narkoba0
- Pemkab Murung Raya Bersinergi Kuatkan Regulasi Pencegahan Narkotika Hingga ke Tingkat Desa0
- Rakor Diakhiri Pemaparan Camat Terkait Kesiapan Lahan, Hasil Koordinasi Hasilkan Rencana Kerja Teruk0
- Barito Utara Respons Cepat Instruksi Presiden 9 dan 17 Tahun 2025 untuk Pembangunan Fisik Koperasi0
PURUK CAHU, POTRETKALTENG.COM – Untuk memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum dan regulasi, Kesbangpol Murung Raya menghadirkan narasumber yang kredibel dari tingkat Provinsi.
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Doddy Wijaya dan Rory Pramudya. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan dan sinergi antara Pemkab Mura dengan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam isu penanggulangan narkotika.
Para narasumber ini bertugas memberikan pemaparan detail mengenai regulasi daerah terkait P4GN PN, termasuk aspek-aspek hukum, teknis fasilitasi, dan strategi implementasi di lapangan.
Kontribusi dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng memastikan bahwa regulasi daerah yang disosialisasikan telah selaras dengan kerangka hukum yang lebih tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal.
RI
Berita Utama
-
Zoominar Sosialisasi Csd e-Learning Bahas Kebebasan Sipil dan Investasi Berkelanjutan di Kalimantan
Zoominar Sosialisasi Csd e-Learning Bahas Kebebasan Sipil dan Investasi Berkelanjutan di Kalimantan
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM– Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR) menggelar Zoominar Civil Society and Democracy (CSD) bertajuk “Relasi Kebebasan . . .
-
KSPSI Kalteng Tolak Program MBG dan Kopdes Merah Putih, Soroti Pemangkasan Dana Daerah
KSPSI Kalteng Tolak Program MBG dan Kopdes Merah Putih, Soroti Pemangkasan Dana Daerah
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan sikap tegas menolak kelanjutan . . .
-
Perkumpulan Pemuda Nusantara Soroti Realisasi Anggaran Pendidikan dan Program Rumah Guru di Kalteng
Perkumpulan Pemuda Nusantara Soroti Realisasi Anggaran Pendidikan dan Program Rumah Guru di Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM — Perkumpulan Pemuda Nusantara melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Mereka . . .
-
Ribuan Warga Padati Pawai 1 Muharram 1448 H, Syiar Islam Semarak di Kuala Kapuas
Ribuan Warga Padati Pawai 1 Muharram 1448 H, Syiar Islam Semarak di Kuala Kapuas
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Ribuan peserta dari berbagai kalangan memadati ruas jalan Kota Kuala Kapuas dalam Pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang . . .
-
RDP PETI Ditunda Tanpa Surat Resmi, PEWARTA Kritik Keras Kinerja Administrasi Sekwan DPRD Barito Uta
RDP PETI Ditunda Tanpa Surat Resmi, PEWARTA Kritik Keras Kinerja Administrasi Sekwan DPRD Barito Uta
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM — Rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang diprakarsai oleh Persatuan Wartawan Barito Utara . . .

















