Komisi XII DPR RI Terima Aspirasi BAKORMAD Kapuas Terkait Pertambangan Rakyat

Baca Lainnya :

• Kalteng Jadi Tujuan Studi Lapangan Terkait Potensi Komoditas Unggulan Tahun 20220
• Kadis ESDM Vent Christway : Perpres 55 Tahun 2022 Berpeluang Tingkatkan PAD0
• DPM UPR AJAK MAHASISWA KAWAL PEMILIHAN REKTOR0
• Terancam Bangunan Roboh, Pengurus Pasar Pelita Hilir Pasang Himbauan Ke Pengunjung Pasar0
• Persiapan HUT Ke - 56, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Adakan Simulasi Atraksi0

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Badan Koordinasi Masyarakat (BAKORMAD) Kabupaten Kapuas melakukan kunjungan ke Komisi XII DPR RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait persoalan pertambangan rakyat. Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya mengenai kepastian hukum dan tata kelola aktivitas pertambangan rakyat. 

Ketua BAKORMAD Kabupaten Kapuas, Risben Asmin, mengatakan kehadiran pihaknya di Komisi XII DPR RI merupakan upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat agar aktivitas pertambangan rakyat memperoleh perhatian dari pemerintah pusat. Menurutnya, diperlukan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. "Harapan kami, aspirasi masyarakat dapat menjadi perhatian sehingga ada solusi yang memberikan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan rakyat," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, BAKORMAD juga menyampaikan sejumlah masukan mengenai pentingnya pengelolaan pertambangan yang tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas pertambangan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi XII DPR RI menerima berbagai masukan yang disampaikan dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk pengelolaan pertambangan rakyat. Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam penyusunan kebijakan.

BAKORMAD Kapuas berharap hasil pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. 

Her