Ketua Sapma PP Kalteng Kecam Aturan Paskibraka 2024 Wajib Lepas Jilbab

PALANGKA RAYA - Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah (Kalteng) mengecam Keras kebijakan BPIP terhadap anggota paskibraka 2024 yang mengharuskan PASKIBRAKA Wanita melepaskan jilbabnya. 

Perlu diketahui, akibat aturan itu sebanyak 18 orang calon paskibraka melepas jilbab saat upacara Pengukuhan Paskibraka tingkat pusat di IKN.

Baca Lainnya :

• Akhiri Tugas Sebagai Pj Bupati Kapuas Kalteng, Erli Hardi Pamitan0
• Harvesting Gernas BBI/BBWI Bersama Pesona Tambun Bungai, Dukung Produk Lokal Kalimantan Tengah0
• 40 Anggota DPRD Kabupaten Kotim Periode 2024-2029 Resmi Dilantik 0
• Pj. Bupati Gumas Kunjungi Sekolah, Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter dan Vokasi0
• Pj Gunung Mas Hadiri Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka0

“Saya sangat miris melihat kebijakan BPIP ketika mendengar informasi tentang pelanggaran konstitusi dalamnkegiatan Upacara Pengukuhan Paskibraka tingkat pusat pada tagun 2024 yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di IKN Karna kami tahu bahwa salah seorang dari 18 adik kita itu adalah utusan Kalimantan Tengah pula.” Ungkap Ryan selaku ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah.

Menurutnya Dalam pasal 29 UUD 1945 , Negara disebutkan berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa Negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk menjalankan seluruh ajaran agamanya.

Aksi pelepasan hijab ini tidak mencerminkan pengamalan nilai nilai Pancasila, ironisnya ini terjadi pada program Paskibraka yang sasarannya semestinya menjadikan anggota Paskibraka sebagai Duta Pancasila ditambah lagi program Diklat ini sepenuhnya dalam pengelolaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Sebagai putra bangsa sayaMengecam keras dan meminta Presiden Republik Indonesia kembali mengevaluasi strukturan kepengurusan BPIP dan jika pelru mencopot Ketua BPIP yang dinilai telah mencederai hati masyarakat Indonesia serta menodai harkat martabai adik adik Paskibraka Nasional 2024"tutupnya.(red)

RT