"Memotret Fakta dan Peristiwa"
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Jamkrida Kalteng untuk tahun buku 2024 yang dilaksanakan di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur . . .
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan mengakui penerbitan SK PPPK Tahap II belum dapat dilakukan karena masih menunggu persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah . . .
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Penantian atas terbitnya SK PPPK Tahap II di Kabupaten Katingan masih berlangsung karena menunggu persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Meskipun persyaratan lokal telah . . .
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Kabupaten Katingan menyatakan kesiapan penerbitan SK PPPK Tahap II, namun masih bergantung pada persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini menyebabkan jadwal . . .
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Katingan hingga saat ini belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II karena masih menunggu persetujuan . . .
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Katingan mendorong seluruh desa dan kelurahan untuk menyerahkan data yang tepat dan valid guna mendukung proses Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan (P2KH). . . .
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Katingan diingatkan untuk segera melengkapi data yang diperlukan dalam pengusulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan (P2KH). . . .
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Katingan kembali menekankan pentingnya validasi data lapangan dalam mendukung pelaksanaan Program Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan (P2KH). Pemerintah daerah . . .
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Katingan menegaskan pentingnya keakuratan data dari setiap desa dan kelurahan dalam proses Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan (P2KH). Data yang tidak valid . . .
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Komitmen tersebut . . .
