Jaga Stabilitas Pemerintahan Desa, Pemkab Kapuas Lantik Pj Kepala Desa dan Anggota BPD PAW

Baca Lainnya :

• Reformasi Birokrasi Berbuah Hasil, Pemko Palangka Raya Raih Dua Penghargaan dari Kementerian PANRB0
• Pemprov Kalteng Dorong Mahasiswa Jadi Generasi Melek Ekonomi Kreatif0
• RAZIA PAJAK MENDADAK! Puluhan Kendaraan di Palangka Raya Ketahuan Nunggak0
• Raperda Perpustakaan Kalteng Dikebut, Fokus Perkuat Literasi dan Layanan Digital0
• Staf Khusus Presiden, Yovie Widianto: Kalteng Bisa Jadi Sentra Ekonomi Kreatif Kalimantan!0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno melantik 33 Penjabat (Pj) Kepala Desa dan 6 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) Tahun 2026 di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Rabu (11/2/2026). Pelantikan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa agar tetap berjalan optimal.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kapuas, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kapuas, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, para camat, serta undangan lainnya.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Kapuas dalam laporannya menyampaikan bahwa pelantikan dilakukan sebagai tindak lanjut atas berakhirnya masa jabatan kepala desa, adanya kekosongan jabatan, serta penyesuaian kebijakan terkait pemilihan kepala desa. Langkah tersebut diharapkan mampu menjamin stabilitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik dan menekankan pentingnya menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. “Semoga momen ini menjadi motivasi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam memajukan pembangunan di desa masing-masing,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, serta efektif dan efisien. Pemerintah Desa dan BPD diharapkan dapat bersinergi, menjaga koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta memastikan penggunaan anggaran desa berorientasi pada prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Her