Guna Keterbukaan Informasi Publik, KI Kalteng Visitasi ke BPK Kalteng
Tim Redaksi

Potretkalteng.com - Palangka Raya - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Ali Asyhar beserta jajarannya menerima visitasi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Prov. Kalteng Tahun 2022 di Kantor BPK Perwakilan Prov. Kalteng, Selasa (6/9/2022). 

Tim Monev Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari para Komisioner Komisi Informasi (KI) Prov. Kalteng Baneri Repelita dan Srie Rosmilawati didampingi Kepala Dinas Kominfo Prov. Kalteng Agus Siswadi dan sekretariat KI, melakukan visitasi ke BPK Perwakilan Kalteng dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

"Kegiatan visitasi ini dimaksudkan untuk melakukan verifikasi atas data dan informasi yang telah diisi dalam SAQ yang telah disampaikan BPK Perwakilan Prov. Kalteng kepada Komisi Informasi, berikut dengan data pendukungnya apakah sudah sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan" ujar Baneri. 

Baca Lainnya :

• Wagub Kalteng Hadiri Pengukuhan Guru Besar IAIN0
• Banjir Genangi Beberapa Daerah, Gubernur Kalteng Turunkan Tim dan Bantuan Untuk Penanganan Banjir0
• Wagub Kalteng Buka Sosialisasi Pengelolaan Dana BOSDA BERKAH0
• Ditetapkan Sebagai Tersangka, Mantan Subdistributor Minuman Beralkohol Ajukan Prapradilan 0
• Jual Obat Aborsi Miso Batam Wa 082221005617 Cytotec Obat Aborsi Di Batam0

Kegiatan dimulai dengan pemaparan dari Kepala BPK Perwakilan Prov. Kalteng terkait kegiatan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. 

Tim Monev melakukan konfirmasi atas isian yang ada pada SAQ yang telah disampaikan beserta data dukung yang tersedia. Tidak hanya memberikan pertanyaan, Tim monev juga memberikan masukan-masukan terkait jawaban yang telah disampaikan untuk perbaikan ke depannya.

Dengan adanya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi ini diharapkan Badan Publik semakin terbuka dan transparan sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.(red)