Gubernur Kalteng Tegaskan Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih dan Transparan

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditegaskannya seiring dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 7–13 April 2025.

Baca Lainnya :

• Pj. Ketua PKK Barito Utara Gelar Senam Pagi Bersama0
• Menyambut Pj Bupati Yang Baru, Pemkab Barut Gelar Sholat Hajat Dan Ramah Tamah0
• Pj Bupati Barut Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 0
• Pemkab Barito Utara Serahkan 1.103 SK CPNS Formasi Tahun 2024.0
• Pj Bupati Barito Utara Tinjau Lokasi Kebakaran dan Serahkan Bantuan Kepada Korban0

Survei yang melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi tersebut menunjukkan bahwa 73,6 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menangani kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, 63,7 persen responden menyatakan puas dan 9,9 persen sangat puas. Hanya 22,4 persen yang menyatakan tidak puas, sementara sisanya memilih tidak menjawab.

Temuan survei juga memperlihatkan perubahan kanal informasi yang digunakan publik untuk mengikuti isu-isu korupsi. Sebanyak 48,8 persen responden—terutama dari generasi Z dan Y—menyebut media sosial sebagai sumber utama informasi. Sementara itu, televisi berada di posisi kedua dengan 41,7 persen, disusul media daring sebesar 14,2 persen.

Beberapa kasus korupsi yang paling dikenal masyarakat antara lain kasus BBM oplosan (85,7 persen), minyak goreng (74,9 persen), logam mulia (35,4 persen), dan kasus korupsi di bank daerah (26,9 persen). Menariknya, mayoritas responden juga menyatakan keyakinannya bahwa kasus-kasus ini bisa diselesaikan oleh pemerintah. Keyakinan tertinggi berada pada kasus minyak goreng (72,9 persen) dan BBM oplosan (72,8 persen), disusul logam mulia (63,4 persen) dan bank daerah (62,5 persen).

Menanggapi hal ini, Gubernur Agustiar menyatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif, namun harus dibarengi dengan strategi pencegahan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Ia menekankan pentingnya membangun tata kelola yang sistematis dan menyentuh akar permasalahan, termasuk melalui digitalisasi layanan publik dan pengawasan internal yang ketat.

"Kita ingin membangun pemerintahan yang jujur, yang tidak hanya bebas dari praktik korupsi, tapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan," ujar Agustiar.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan.

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Gubernur Agustiar berharap Kalimantan Tengah bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

RH