Gubernur Kalteng Pimpin Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
Tim Redaksi

Potretkalteng.com - PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara kolektif di Lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Kalteng Tahun 2024, bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT) LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (29/1/2024). 

Kick Off berlangsung secara luring dan daring via konferensi video dengan kabupaten/kota se-Kalteng.

Baca Lainnya :

• Harga Pangan di Murung Raya Naik, Dikarenakan Distribusi Barang dan Jasa Terganggu Akibat Banjir0
• H. Agustiar Sabran Bagikan 100 Ton Beras Kepada Warga Terdampak Banjir Kalteng0
• Ketua Umum LSR dan Fordayak Minta Dukungan Pemerintah Agar Ribuan Orang Dipermudah Bertahan Hidup0
• Edukasi Masyarakat Untuk Sadar Menabung, Bank Mandiri Cab Palangka Raya Gratiskan Pembukaan Rekening0
• Mastu : Jangan Pilih Ulun Mun Mengharap Duit,Tapi Mun Handak Maju Baimbai,Kita Sehati0

Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin langsung Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran. 

Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah serta pembangunan sektor-sektor lainnya.

“Dalam pelaksanaan pengadaan proyek Pengadaan Barang dan Jasa, kualitas dan kuantitas agar dapat terjaga dengan baik”, tutur Gubernur.

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini menyampaikan beberapa poin penting yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh Kepala Daerah khususnya Bupati/ wali kota agar mendorong Bank Kalteng menjadi Bank terdepan di Kalteng dan mampu bersaing dengan Bank Swasta maupun Bank Nasional lainnya.

Kedua, diminta kepada Bupati/ wali kota agar menyiapkan anggaran penggunaan SPBE di kabupaten/ kota masing-masing.

“Seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan melalui Pengadaan Secara Elektronik, untuk mempermudah proses, efisiensi waktu dan biaya, serta transparansi”, imbuhnya.

Ketiga, menyiapkan anggaran penyelenggaraan Musrenbang Desa. Musrenbangdes ialah musyawarah yang diselenggarakan guna diperuntukan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Percepatan pembangunan tidak akan tercapai tanpa infrastruktur memadai. 

Oleh karena itu, pengembangan sarana prasarana infrastruktur adalah salah satu kebutuhan mendesak dalam pembangunan yang harus mendapatkan perhatian serius.

Keempat, secara khusus kepada Kepala Dinas Kehutanan didukung Bupati untuk pengembangan food estate guna mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Selain itu untuk Dinas Perkebunan agar memetakan budidaya Kakao dan komoditas lainnya sebagai komoditas unggulan. Kelima, agar kebijakan pembangunan daerah juga harus difokuskan untuk mendukung sektor-sektor unggulan, seperti perikanan dan kelautan, pariwisata, UMKM, dan lainnya. Selanjutnya, kepada Kepala Daerah agar mengaktifkan Perda Buang Sampah sehingga masyarakat harus patuh dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Pada kesempatan tersebut, untuk memacu percepatan pembangunan daerah, Gubernur mengajak seluruh stakeholders untuk memiliki komitmen kuat dengan sinergi dan kolaborasi bersama, seiring dan sejalan untuk bersama-sama membangun Kalteng yang bermartabat dan sejahtera.(adv)

Mmckalteng