Disdagperin Kalteng Gandeng Kejati, Perkuat Pendampingan Hukum dan Kendali Inflasi 2026

Baca Lainnya :

• Tercatat 30 Ribu Aduan Masuk, Pemprov Kalteng Perketat Verifikasi KHBS0
• Gubernur Agustiar Pastikan Warga Kalteng Sekolah, Berobat, dan Sejahtera0
• Legislator DPRD Kalteng Dorong Pelatihan Keterampilan0
• Kalteng Dapat Rp400 Miliar dan 8 Bus Rumah Sakit Keliling0
• Tuntutan Jaksa Prematur, Kuasa Hukum Edi Supianto Minta Dibebaskan0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalimantan Tengah resmi menjalin Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah terkait kerja sama pendampingan hukum, pengendalian inflasi daerah, dan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2026. Penandatanganan dilaksanakan di Kantor Kejati Kalteng, Rabu (25/2/2026).

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperkuat tata kelola sektor perdagangan dan perindustrian, sekaligus memastikan setiap program berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui kerja sama tersebut, Kejati Kalteng akan memberikan pendampingan hukum, pertimbangan, serta tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara.

 Pendampingan ini diharapkan mampu meminimalkan potensi risiko hukum dalam pelaksanaan program, termasuk yang berkaitan dengan stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Selain itu, sinergi ini juga diarahkan untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah agar tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga. Penguatan koordinasi lintas sektor dinilai penting, terutama dalam menghadapi dinamika harga pasar dan distribusi logistik di wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

Tak kalah penting, kerja sama ini turut menitikberatkan pada pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Dengan dukungan pendampingan hukum, pelaku IKM diharapkan semakin percaya diri dalam mengembangkan usaha, memperluas pasar, serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal.

Melalui kolaborasi ini, Disdagperin Kalteng optimistis pelaksanaan program tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. (Yz)