DBH Belum Cair, DPRD Kalteng Tekankan Pemprov Utamakan Program Mendesak

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Ancaman turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah tahun 2026 menjadi perhatian serius DPRD Kalteng. Dewan mengingatkan pemerintah provinsi agar lebih selektif dalam menentukan program pembangunan, terutama bila Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat belum juga disetor.

Baca Lainnya :

• DPRD dan Pemprov Kalteng Kompak Dorong Pencairan Dana Bagi Hasil dari Pusat0
• APBD 2026 Terancam Turun, DPRD Minta Pemprov Selektif Tentukan Program0
• Semarak HUT Barsel, 80 Ribu Paket Makanan Dibagikan Gratis0
• Semarak HUT Barsel, 80 Ribu Paket Makanan Dibagikan Gratis0
• Makan Gratis HUT Barsel Jadi Ajang Promosi UMKM Lokal0

Anggota DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, menegaskan bahwa skala prioritas harus dipertajam untuk program yang benar-benar mendesak. “Sudah tentu prioritas itu harus pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya saat rapat di Gedung DPRD Kalteng, Selasa (23/9).

Freddy juga menyampaikan bahwa DPRD mendukung penuh langkah pemerintah provinsi dalam menagih kekurangan setoran DBH ke pusat. Hal ini dinilai penting agar target APBD tetap terpenuhi dan pembangunan tidak terhambat. “Kita mendukung upaya pemprov secara maksimal untuk mengejar kekurangan dana dari pusat,” tambahnya.

Menurutnya, kondisi penurunan APBD di tahun pertama pemerintahan saat ini bukanlah situasi ideal. Oleh sebab itu, Pemprov Kalteng diminta memaksimalkan peluang penagihan DBH sehingga program prioritas pembangunan bisa tetap berjalan.

Ia menegaskan, DPRD dan Pemprov satu suara dalam mendorong percepatan pencairan DBH. “Intinya, kita mendukung upaya pemprov untuk menarik kurang setor dari pusat, karena memang ada peluang yang harus dimanfaatkan,” pungkas Freddy.

AJ