- Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
- Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
- Walikota Gerak Cepat! Audiensi Membatalkan Aksi, Fairid Naparin Ambil Keputusan untuk Warga Kereng B
- Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
- DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
- Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
- Pemkab Barito Utara Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Jalan Merak Muara Teweh
- Kapuas Terima Program Sekolah Rakyat, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2026
- Ketua GMNI Kalteng Maulana Uger: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat Demi Efisiensi Politik
- Panen Sawit di Lahan Bersertifikat, Tiga Petani Jalani Proses Hukum di Kasongan
DPRD dan Pemprov Kalteng Kompak Dorong Pencairan Dana Bagi Hasil dari Pusat

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya percepatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat demi menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Dukungan penuh diberikan kepada Pemprov Kalteng untuk mengupayakan penagihan agar target pembangunan tidak terganggu.
Baca Lainnya :
- APBD 2026 Terancam Turun, DPRD Minta Pemprov Selektif Tentukan Program0
- Semarak HUT Barsel, 80 Ribu Paket Makanan Dibagikan Gratis0
- Semarak HUT Barsel, 80 Ribu Paket Makanan Dibagikan Gratis0
- Makan Gratis HUT Barsel Jadi Ajang Promosi UMKM Lokal0
- Festival Budaya dan Expo Barsel Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal0
Anggota DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, menyebutkan bahwa kondisi penurunan APBD di tahun pertama pemerintahan saat ini bukanlah situasi yang ideal. Ia menegaskan, pemerintah provinsi perlu memaksimalkan peluang penagihan DBH agar program pembangunan berjalan sesuai rencana.
Freddy menambahkan, skala prioritas harus dipertajam mengingat tidak semua program dapat direalisasikan. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi bidang yang paling mendesak untuk dipenuhi. “Kita harus memastikan hal-hal penting ini tetap mendapat alokasi utama,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD dan Pemprov Kalteng memiliki pandangan yang sama dalam mendorong percepatan pencairan DBH. Keselarasan langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pencairan dari pusat.
“Intinya, kita satu suara untuk mendorong pemerintah pusat agar segera mencairkan DBH, sehingga APBD dapat menunjang pembangunan daerah sesuai visi misi pemerintah provinsi,” pungkas Freddy.
AJ
Berita Utama
-
Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Pemuda Dayak (PERPEDAYAK) menggelar audiensi dan silaturahmi dengan Kepala Kepolisian Daerah . . .
-
Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Kelalaian kecil hampir berakibat fatal bagi seorang warga Desa Hajak Raya, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Sepeda motor . . .
-
Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- Tim kuasa hukum Jekson dan Rahmat Zakaria dari TBBR Palangka Raya menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja penyidik Polres Katingan . . .
-
DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- Kasus dugaan kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat Desa Mulyasari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, yang melibatkan Ady . . .
-
Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM— Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat capaian positif dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun . . .

















