- Program Satu Miliar Satu Desa Wujudkan Jalan Lebih Layak di Tarung Manuah
- Operasi Antik Telabang 2026, Polres Kapuas Amankan satu orang Terduga Pengedar Sabu di Kapuas Timur
- Satresnarkoba Polres Kapuas Ungkap Dugaan Peredaran Sabu di Pulau Petak
- Laka Lantas di Jalan Trans Kalimantan Pulau Petak, Korban Jalani Perawatan di RSUD Kapuas
- ESDM Kalteng Terima Kunker ESDM Kepri, Perkuat Tata Kelola Penetapan Harga Mineral
- Dinkes Kalteng Kawal Percepatan PPK-BLUD RS Kelas D Pratama Pujon
- Pemprov Kalteng Hadiri Rapat Banggar DPRD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025
- Pemkab Kapuas Susun Perbup untuk Perkuat Iklim Investasi Daerah
- Harga LPG 3 Kg di Kapuas Capai Rp40 Ribu, Warga Harap Ada Solusi
- Asisten II Setda Kapuas Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Program Strategis Nasional Secara Virtu
Bupati Barut Tegaskan Posbakum dan Paralegal Wujudkan Perlindungan Hak Masyarakat Lokal

Keterangan Gambar : Foto Bersama
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Selain menerima penghargaan, Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, memanfaatkan momentum peresmian Posbakum untuk menegaskan visi Pemkab Barut terkait akses keadilan. Bupati menekankan bahwa penguatan layanan hukum harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di desa dan kelurahan.
Baca Lainnya :
- Gubernur Kalteng Harap Cakupan 100% Posbakum Menjadi Contoh Penguatan Layanan Hukum Berkeadilan0
- Bupati Barito Utara Terima Piagam Penghargaan Kemenkumham atas Dukungan Posbakum0
- Menteri Hukum RI Resmikan 1.571 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di Kalteng, Bupati Barut Turut Hadi0
- Ramah Tamah di Rujab Bupati Menjadi Forum Konsolidasi Pimpinan Daerah dan Jajaran TNI0
- Kasdam Brigjen TNI Sugiyono Sampaikan Terima Kasih Atas Dukungan Pemda dan Harapan Kerja Sama Lanjut0
Salah satu fokus utama dalam penguatan layanan hukum adalah melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas paralegal lokal. Para kader lokal, tokoh masyarakat, dan perangkat desa diharapkan mampu menjadi paralegal yang dapat memberikan pendampingan awal penyelesaian persoalan hukum di wilayah masing-masing.
Keberadaan Posbakum dan paralegal di desa diyakini mampu menjadi benteng pertama bagi masyarakat desa dalam menghadapi persoalan hukum. Hal ini akan meminimalisir potensi masalah hukum yang membesar karena kurangnya akses informasi dan pendampingan.
Dengan demikian, penguatan Posbakum bukan hanya sekadar program fisik, tetapi juga investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia lokal untuk mewujudkan masyarakat desa yang sadar hukum dan terlindungi hak-haknya.
RI
Berita Utama
-
Laka Lantas di Jalan Trans Kalimantan Pulau Petak, Korban Jalani Perawatan di RSUD Kapuas
Laka Lantas di Jalan Trans Kalimantan Pulau Petak, Korban Jalani Perawatan di RSUD Kapuas
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kapuas menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor di Jalan . . .
-
Satresnarkoba Polres Kapuas Ungkap Dugaan Peredaran Sabu di Pulau Petak
Satresnarkoba Polres Kapuas Ungkap Dugaan Peredaran Sabu di Pulau Petak
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Pulau . . .
-
Operasi Antik Telabang 2026, Polres Kapuas Amankan satu orang Terduga Pengedar Sabu di Kapuas Timur
Operasi Antik Telabang 2026, Polres Kapuas Amankan satu orang Terduga Pengedar Sabu di Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu dalam rangka . . .
-
Program Satu Miliar Satu Desa Wujudkan Jalan Lebih Layak di Tarung Manuah
Program Satu Miliar Satu Desa Wujudkan Jalan Lebih Layak di Tarung Manuah
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Pekerjaan semenisasi jalan di kawasan Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, melalui Program Lewu Bersinar telah . . .
-
Pemprov Kalteng Hadiri Rapat Banggar DPRD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025
Pemprov Kalteng Hadiri Rapat Banggar DPRD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang . . .

















