BPBD Kalteng dan BNPB Gelar FGD Penyusunan IKD di Palangka Raya dan Katingan

Baca Lainnya :

• DLH Kalteng Fasilitasi FGD Penyusunan Safeguard REDD+, Libatkan Pemangku Kepentingan Lintas Sektor0
• Staf Ahli Gubernur Kalteng Tekankan Nilai Huma Betang dan Visi Daerah kepada Peserta Latsar CPNS0
• Dislutkan Kalteng Gelar Rakor Strategi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan, Perkuat Kolaborasi dan Tr0
• Dinas PMD Kalteng Dorong Kemandirian Desa Lewat Pelatihan Pengembangan Unit Usaha BUMDes Berbasis Po0
• Dinas PMD Kalteng Gelar Bimtek SIAPDes 2025, Perkuat Tata Kelola Digital Pemerintahan Desa0

PALANGKARAYA,

POTRETKALTENG.COM— Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan dan verifikasi Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Kegiatan ini berlangsung di Kota Palangka Raya pada 23 Juli 2025 dan di Kabupaten Katingan pada 24 Juli 2025.

FGD tersebut merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana berbasis data yang valid dan terverifikasi. IKD sendiri merupakan indikator penting dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB), yang menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala daerah di seluruh Indonesia.

Kepala BPBD Prov. Kalteng, Ahmad Toyib, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif BNPB dan seluruh pemangku kepentingan yang hadir. Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat penting untuk mewujudkan ketahanan daerah yang menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam membangun ketahanan daerah. Hasilnya diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih tepat sasaran dan adaptif,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Prov. Kalteng, Indra Wiratama, menekankan bahwa IKD bukan sekadar angka, melainkan gambaran menyeluruh mengenai kesiapsiagaan suatu wilayah dalam menghadapi bencana.

“IKD akan menjadi pijakan utama dalam perencanaan kebijakan. Oleh karena itu, akurasi data menjadi sangat krusial,” tegasnya saat membuka FGD di Palangka Raya.

FGD ini turut menghadirkan narasumber dari BNPB, yaitu Franta Eveline dan Cintya, yang memberikan asistensi teknis mengenai metodologi perhitungan IKD serta proses verifikasi dan penutupan data kebencanaan.

Franta menyampaikan bahwa keberhasilan penghitungan IKD memerlukan kolaborasi semua unsur pemerintahan.

“Ketahanan wilayah bukan hanya tanggung jawab BPBD, tapi seluruh perangkat daerah,” katanya.

Sementara itu, Cintya menegaskan pentingnya validasi data sebagai dasar kebijakan berbasis bukti.

“Data yang akurat dan terverifikasi memastikan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya FGD ini, diharapkan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah semakin aktif menyusun IKD secara berkala dan kolaboratif. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam penguatan ketahanan wilayah terhadap berbagai potensi bencana.(yin)

mmc kalteng