DLH Kalteng Fasilitasi FGD Penyusunan Safeguard REDD+, Libatkan Pemangku Kepentingan Lintas Sektor

Baca Lainnya :

• Staf Ahli Gubernur Kalteng Tekankan Nilai Huma Betang dan Visi Daerah kepada Peserta Latsar CPNS0
• Dislutkan Kalteng Gelar Rakor Strategi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan, Perkuat Kolaborasi dan Tr0
• Dinas PMD Kalteng Dorong Kemandirian Desa Lewat Pelatihan Pengembangan Unit Usaha BUMDes Berbasis Po0
• Dinas PMD Kalteng Gelar Bimtek SIAPDes 2025, Perkuat Tata Kelola Digital Pemerintahan Desa0
• Pemprov Kalteng Teguhkan Komitmen Capai SDGs 2030 Lewat Lokakarya Manajemen Holistik0

PALANGKARAYA,

POTRETKALTENG.COM-Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Kerangka Pengamanan Sosial dan Lingkungan (Safeguard) untuk mendukung implementasi program REDD+ di tingkat provinsi. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aquarius, Palangka Raya, pada Kamis (24/7/2025), dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor.

FGD ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dan pencapaian komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah.

Kepala DLH Prov. Kalteng, Joni Harta, melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris DLH, Noor Halim, menyampaikan bahwa dokumen safeguard berfungsi sebagai dasar untuk memastikan pelaksanaan program REDD+ tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan.

“Penyusunan dokumen safeguard ini harus dilakukan secara inklusif. Pelibatan berbagai pihak sangat penting untuk mengumpulkan masukan dan perspektif yang beragam, sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujar Noor Halim.

Ia juga menegaskan pentingnya forum ini dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat sistem pengamanan sosial dan lingkungan yang komprehensif di tingkat provinsi.

“Kami berharap FGD ini dapat menghasilkan dokumen yang implementatif dan menjadi acuan penting dalam mendukung keberhasilan program REDD+ di Kalimantan Tengah,” tambahnya.

FGD diikuti oleh perwakilan instansi pemerintah seperti DLH dan Dinas Kehutanan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, serta perwakilan dari Sekretariat Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Pokja REDD+).

Melalui kolaborasi ini, DLH Kalteng berharap dapat mewujudkan sistem safeguard yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan yang efektif dan partisipatif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor lingkungan hidup.(yin)

mmc kalteng