- Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
- Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
- Walikota Gerak Cepat! Audiensi Membatalkan Aksi, Fairid Naparin Ambil Keputusan untuk Warga Kereng B
- Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
- DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
- Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
- Pemkab Barito Utara Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Jalan Merak Muara Teweh
- Kapuas Terima Program Sekolah Rakyat, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2026
- Ketua GMNI Kalteng Maulana Uger: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat Demi Efisiensi Politik
- Panen Sawit di Lahan Bersertifikat, Tiga Petani Jalani Proses Hukum di Kasongan
Bapenda Kalteng Terima Kunjungan Komisi I DPRD, Bahas Optimalisasi PAD

Keterangan Gambar : Suasana Rapat Bersama di Ruang OPAD Bapenda Prov Kalteng
PALANGKARAYA,
POTRETKALTENG.COM– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalteng pada Senin (3/2/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat OPAD Bapenda Kalteng ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat yang telah digelar pada 21 Januari 2025 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kalteng.
Baca Lainnya :
- Polda Kalteng Limpahkan Tersangka Pembunuhan Oknum Polisi dan Sopir Taksi Online ke Kejaksaan0
- Rapat Dengan Komisi I DPR RI, Tahun Ini Kalteng Akan Punya Kodam Baru0
- Kejati Kalteng Geledah Kantor Setda Barito Utara Terkait Dugaan Korupsi Izin Tambang 2009-20120
- Studi Komparatif DPRD Barito Kuala: Optimalisasi Implementasi Visi dan Misi Kepala Daerah0
- Kabidhumas Polda Kalteng : HPN 2025 Momen Tingkatkan Semangat Pers Berikan Informasi Bermanfaat0
Fokus utama dalam rapat koordinasi ini adalah membahas proyeksi dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk penerapan opsen pajak serta berbagai kebijakan lain yang dianggap perlu untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah di masa mendatang.
Fokus Pembahasan: Pajak Kendaraan, ETLE, dan Perlindungan Petani
Dalam pertemuan tersebut, beberapa topik utama yang turut dibahas meliputi kenaikan tarif pajak kendaraan tahun 2025, transparansi dalam penerapan Tilang Elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE), serta standar operasional prosedur (SOP) yang harus diketahui oleh masyarakat.
Selain itu, Komisi I DPRD Kalteng juga mengusulkan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan petani sawit, termasuk kebijakan di sektor pertanian dan budidaya kelautan.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menegaskan bahwa Bapenda memiliki peran penting dalam peningkatan PAD. “Sebagai lumbung PAD, Bapenda harus mendapat dukungan penuh. Oleh karena itu, Komisi I DPRD siap membantu dan memfasilitasi dalam hal sarana dan prasarana guna mendukung pencapaian target PAD di Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, juga menyatakan kesiapan pihaknya dalam membantu mengatasi kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat dalam proses pemungutan pajak kendaraan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih signifikan.
Inovasi Layanan Samsat untuk Kemudahan Masyarakat
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Provinsi Kalteng, Anang Dirjo, menjelaskan berbagai inovasi yang telah diterapkan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
“Kami telah menghadirkan berbagai inovasi layanan di 14 UPT Samsat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya adalah Samsat Keliling (SAMKEL), Mall Pelayanan Samsat, Samsat Drive Thru, serta layanan pembayaran pajak kendaraan yang tersedia di beberapa café Samsat,” jelasnya.
Selain itu, Bapenda juga menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan secara online melalui aplikasi E-Pahari, yang memungkinkan masyarakat membayar pajak tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.
“Ke depan, kami terus berupaya mempermudah transaksi non-tunai bagi masyarakat agar pembayaran pajak kendaraan menjadi lebih praktis dan efisien,” tambah Anang Dirjo.
Dengan berbagai langkah inovatif ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan meningkat, sehingga berkontribusi langsung terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Tengah.(yin)
mmc kalteng
Berita Utama
-
Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Pemuda Dayak (PERPEDAYAK) menggelar audiensi dan silaturahmi dengan Kepala Kepolisian Daerah . . .
-
Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Kelalaian kecil hampir berakibat fatal bagi seorang warga Desa Hajak Raya, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Sepeda motor . . .
-
Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- Tim kuasa hukum Jekson dan Rahmat Zakaria dari TBBR Palangka Raya menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja penyidik Polres Katingan . . .
-
DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- Kasus dugaan kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat Desa Mulyasari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, yang melibatkan Ady . . .
-
Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM— Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat capaian positif dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun . . .

















