- BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
- Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
- Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
- Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
- Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026 Disiapkan
- Pemprov Kalteng Resmi Buka Diklat Calon Paskibraka 2026, Libatkan 54 Peserta Terbaik
- Buka Rakor TEPRA, Wagub Ingatkan Penyerapan Anggaran Bukan Sekadar Kejar Target
- PLN Sepakati Hentikan Pemadaman Bergiliran di Barito Selatan Mulai 5 Agustus 2026
- Kodam Tambun Bungai Siapkan Simulasi Ledakan dan Penutupan Jalan Peringati HUT ke-1
- SMAN 1 Palangka Raya Rayakan HUT ke-67, Luncurkan Buku Antologi Bertema Lingkungan
Bapenda Kalteng Terima Kunjungan Komisi I DPRD, Bahas Optimalisasi PAD

Keterangan Gambar : Suasana Rapat Bersama di Ruang OPAD Bapenda Prov Kalteng
PALANGKARAYA,
POTRETKALTENG.COM– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalteng pada Senin (3/2/2025). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat OPAD Bapenda Kalteng ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat yang telah digelar pada 21 Januari 2025 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kalteng.
Baca Lainnya :
- Polda Kalteng Limpahkan Tersangka Pembunuhan Oknum Polisi dan Sopir Taksi Online ke Kejaksaan0
- Rapat Dengan Komisi I DPR RI, Tahun Ini Kalteng Akan Punya Kodam Baru0
- Kejati Kalteng Geledah Kantor Setda Barito Utara Terkait Dugaan Korupsi Izin Tambang 2009-20120
- Studi Komparatif DPRD Barito Kuala: Optimalisasi Implementasi Visi dan Misi Kepala Daerah0
- Kabidhumas Polda Kalteng : HPN 2025 Momen Tingkatkan Semangat Pers Berikan Informasi Bermanfaat0
Fokus utama dalam rapat koordinasi ini adalah membahas proyeksi dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk penerapan opsen pajak serta berbagai kebijakan lain yang dianggap perlu untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah di masa mendatang.
Fokus Pembahasan: Pajak Kendaraan, ETLE, dan Perlindungan Petani
Dalam pertemuan tersebut, beberapa topik utama yang turut dibahas meliputi kenaikan tarif pajak kendaraan tahun 2025, transparansi dalam penerapan Tilang Elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE), serta standar operasional prosedur (SOP) yang harus diketahui oleh masyarakat.
Selain itu, Komisi I DPRD Kalteng juga mengusulkan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan petani sawit, termasuk kebijakan di sektor pertanian dan budidaya kelautan.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menegaskan bahwa Bapenda memiliki peran penting dalam peningkatan PAD. “Sebagai lumbung PAD, Bapenda harus mendapat dukungan penuh. Oleh karena itu, Komisi I DPRD siap membantu dan memfasilitasi dalam hal sarana dan prasarana guna mendukung pencapaian target PAD di Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, juga menyatakan kesiapan pihaknya dalam membantu mengatasi kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat dalam proses pemungutan pajak kendaraan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih signifikan.
Inovasi Layanan Samsat untuk Kemudahan Masyarakat
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Provinsi Kalteng, Anang Dirjo, menjelaskan berbagai inovasi yang telah diterapkan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
“Kami telah menghadirkan berbagai inovasi layanan di 14 UPT Samsat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya adalah Samsat Keliling (SAMKEL), Mall Pelayanan Samsat, Samsat Drive Thru, serta layanan pembayaran pajak kendaraan yang tersedia di beberapa café Samsat,” jelasnya.
Selain itu, Bapenda juga menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan secara online melalui aplikasi E-Pahari, yang memungkinkan masyarakat membayar pajak tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.
“Ke depan, kami terus berupaya mempermudah transaksi non-tunai bagi masyarakat agar pembayaran pajak kendaraan menjadi lebih praktis dan efisien,” tambah Anang Dirjo.
Dengan berbagai langkah inovatif ini, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan meningkat, sehingga berkontribusi langsung terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Tengah.(yin)
mmc kalteng
Berita Utama
-
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji organoleptik berbasis . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus penguatan program . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, meninjau langsung pelaksanaan pelayanan administrasi . . .
-
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji . . .
-
PLN Sepakati Hentikan Pemadaman Bergiliran di Barito Selatan Mulai 5 Agustus 2026
PLN Sepakati Hentikan Pemadaman Bergiliran di Barito Selatan Mulai 5 Agustus 2026
BUNTOK, POTRETKALTENG.COM — Pihak PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Buntok akhirnya menandatangani surat pernyataan komitmen untuk menghentikan pemadaman listrik secara . . .

















