APBD Kalteng 2026 Disahkan, Belanja Daerah Tembus Rp 5,45 Triliun dan Defisit Rp 333 Miliar

Baca Lainnya :

• Bupati Heriyus Berharap Turnamen Futsal GANFASH Dapat Terus Digelar di Tahun Mendatang0
• Turnamen Futsal Ditegaskan sebagai Sarana Kontruktif Penyaluran Energi Pemuda Murung Raya0
• Bupati Heriyus Puji Kelancaran Turnamen Futsal, Apresiasi Kinerja Panitia dan Aparat Keamanan0
• Pemenang Turnamen Futsal GANFASH III Terima Piala dan Hadiah Langsung dari Bupati0
• Turnamen GANFASH III Diharapkan Jadi Sumber Data Pemain untuk Tim Futsal Kabupaten0

PALANGKARAYA,POTRETKALTENG.COM– DPRD Kalimantan Tengah akhirnya mengetuk palu pengesahan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Rabu (19/11/2025). Keputusan tersebut diambil setelah Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan hasil pembahasan final yang telah melalui proses koreksi serta penyempurnaan.

Pengesahan itu menandai bahwa dokumen APBD 2026 resmi disetujui oleh DPRD dan Gubernur Kalteng. Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Ansyari, menjelaskan bahwa total belanja daerah tahun depan ditetapkan sebesar Rp 5,452 triliun lebih. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 214 program, 663 kegiatan, serta 2.247 subkegiatan di seluruh perangkat daerah.

Di sisi pendapatan, pemerintah daerah memproyeksikan pemasukan sebesar Rp 5,118 triliun lebih. Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp 333,863 miliar. Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa struktur anggaran tetap disusun untuk mendukung prioritas pembangunan.

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mengatakan bahwa postur APBD 2026 yang disepakati menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan tahun depan. Ia menekankan bahwa meskipun terdapat penyesuaian anggaran, pemerintah tetap berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program secara bertahap sesuai kapasitas fiskal daerah.

Lebih lanjut, Edy menegaskan bahwa langkah efisiensi justru membuat pemerintah lebih fokus pada program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Dengan pengesahan APBD ini, seluruh rangkaian teknis penganggaran dapat dilanjutkan menuju implementasi di tahun 2026.(KL)