Aliansi Mahasiswa Palangka Raya Tolak Kedatangan Presiden RI di Kalimantan Tengah
Tim Redaksi

potretkalteng.com - PALANGKA RAYA - Aliansi Mahasiswa Palangka Raya menyambut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dengan bentangan Spanduk penolakan di bundaran Burung Palangka Raya, Rabu (26/6/2024).

Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Palangka Raya membentang spanduk penolakan di pintu masuk Palangka Raya, aksi simbolik tersebut menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia yang tak kunjung memperoleh Solusi. 

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Lapangan, Pebriyanto yang juga merupakan Ketua DPC GMNI KOTA PALANGKA RAYA bahwa ia menyatakab sebagai bentuk rasa kecewa atas kinerja Jokowi selama dua periode menjabat.

Baca Lainnya :

• Dijadwalkan Presiden RI Kunjungi Pasar Besar, Satpol PP Siap Berkordinasi Dengan P4B Tertibkan Pedag0
• P4B Ikuti Video Konferensi Dengan Danrem Panju Panjung Dalam Persiapan Kedatangan Presiden RI0
• Hadiri Tournament Billiard Se-Kalteng-Sel, Falery Tuwan Harap Kalteng Lahirkan Atlet Berprestasi0
• Sri Suwanto Jadi Simbol Pemersatu Masyarakat Jawa di Pilkada Kalteng 20240
• Sidang Gugatan PMH Tak Dihadiri Kadispora Dan PPK Proyek Gor Katingan0

Berbagai persoalan yang mereka sampaikan diantaranya, kegagalan proyek strategis Ibu Kota Nusantara, Konflik Agraria, pelanggaran HAM dan kebijakan TAPERA yang baru-baru ini dikeluarkan yang dapat menyengsarakan rakyat yang memiliki pendapatan yang rendah.

"Pada masa akhir jabatan Presiden Jokowi terlihat bahwa hari ini terjadi upaya pelemahan yang dilakukan khususnya pada KPK"ungkap Pebriyanto.

Lalu terdapat juga permasalahan baru yaitu memberikan izin pengelolaan tambang bagi organisasi Masyarakat keagamaan yang tentunya menjadikan polemik baru, padahal jika kita menilik lebih dalam Masyarakat adat lah yang seharusnya diberikan izin untuk mengelola hutan adat nya atau diberikannya izin untuk mengelola lahan adatnya sendiri.

Disisi lain, Aldi Wira Prayoga selaku Juru Bicara dan juga merupakan Ketua PC KMHDI KOTA PALANGKA RAYA mengatakan bahwa selain permasalahan tambang, konflik agraria juga merupakan hal yang sangat tidak di inginkan oleh banyak pihak.

 Spanduk penolakan

Namun nyatanya yang terjadi banyak kasus agraria yang ada di Kalimantan Tengah hampir di semua wilayah,  anatara lain Masyarakat adat dan Perusahaan yang terus terjadi melihat dari beberapa data lebih dari 127 konflik di Perkebunan dan menjadi rangking pertama secara konsisten kabupaten kotawaringin timur dengan kasus 49 kasus.

"Aturan aturan yang sudah dibuat seharusnya menjadi pedoman untuk perusahan seakaan tak berguna sebab masih saja di langar oleh pihak perusahan terkait"ungkapnya.

Ditambahkan point dalam aksi tersebut adalah belum lamanya terjadi konflik agaria yang ada dikaliaman Tengah telah mengakibatkan korban jiwa pada tanggal 7 oktober 2023 di desa bangkal karna memperjuang hak masayarakat adat.

"Dengan akan berakhirnya masa kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden RI, kami menuntut agar Jokowi bertanggungjawab dalam setiap permasalahan yang tercipta oleh kepemimpinannya" ungkapnya.

Mereka berharap jangan sampai pemerintahan Jokowi sebagai Presiden RI dicap sebagai masa kepemimpinan yang merusak konstitusi.(red)

RT