Plt Sekda Kalteng Beberkan Data Kinerja dan Target RKPD 2027

Baca Lainnya :

• Terjatuh dari Lanting, Warga Palangka Raya Dilaporkan Tenggelam di Tumbang Nusa0
• PC Sapma Barito Utara Salurkan Bantuan Sembako Muhammad Syauqie ke Panti Asuhan0
• Enrico Tulis Salurkan Bantuan Sembako dari Muhammad Syauqie untuk Masyarakat Barito Utara 0
• Menengok Keindahan Mushalla An-Nur Rizkia, Ikon Religi Baru Yang Dibangun Oleh Anggota DPRD Barut0
• Wujudkan Kepedulian di Bulan Suci, Anggota DPRD Barut H. Tajeri Salurkan 500 Paket Zakat Harta0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, memaparkan capaian kinerja makro daerah sekaligus arah kebijakan pembangunan dalam Musrenbang RKPD Tahun 2027 yang digelar di Palangka Raya, Selasa (17/3/2026).

Dalam laporannya, Leonard menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 dilakukan secara terstruktur dan berjenjang sejak Desember 2025, melalui forum konsultasi publik hingga lintas perangkat daerah, sebagai bagian dari upaya memastikan perencanaan yang terintegrasi dan partisipatif.

“Kegiatan Musrenbang ini bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap Rancangan RKPD Tahun 2027 agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Dari sisi kinerja makro, Kalimantan Tengah menunjukkan capaian yang relatif positif dibandingkan nasional. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 4,94 persen, lebih rendah dari nasional 8,25 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga berada di angka 3,47 persen, di bawah nasional 4,74 persen.

Selain itu, indeks gini Kalimantan Tengah berada di angka 0,284, lebih baik dibandingkan nasional 0,375. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,80 persen masih sedikit tertinggal dari capaian nasional 5,11 persen.

Memasuki tahun 2027, Pemprov Kalteng menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen, tingkat kemiskinan 4,5 persen, pengangguran terbuka 3,79 persen, rasio gini 0,281, serta indeks modal manusia sebesar 0,565.

“Target ini kami susun secara realistis dengan mempertimbangkan kinerja sebelumnya serta kondisi fiskal daerah, termasuk adanya efisiensi APBD,” jelas Leonard.

Dalam penyusunan RKPD 2027, Pemprov Kalteng menetapkan 8 prioritas daerah yang dijabarkan ke dalam 33 arah kebijakan, 67 outcome, dan 133 output prioritas. Fokus ini diselaraskan dengan arah kebijakan nasional serta visi misi kepala daerah.

“Kami melakukan pemetaan skala prioritas karena keterbatasan anggaran, sehingga program yang benar-benar berdampak menjadi fokus utama,” tegasnya.

Dari sisi partisipasi publik, tercatat sebanyak 1.322 usulan aspirasi masyarakat dan 1.395 usulan pokok pikiran DPRD telah dihimpun. Sebagian usulan masih dalam tahap verifikasi, sementara usulan yang belum terakomodasi akan dijadikan cadangan program.

“Usulan yang belum dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran akan menjadi stock opname program dan bisa dipertimbangkan kembali jika kemampuan keuangan daerah meningkat,” ungkapnya.

Leonard juga menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan anggaran, sesuai amanat regulasi nasional, termasuk batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dan minimal 40 persen untuk belanja infrastruktur pelayanan publik.

Ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tetap selaras dengan kebijakan pusat dan peka terhadap kondisi sosial masyarakat dalam merumuskan program pembangunan.

“Kebijakan yang kita ambil harus adaptif terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat agar tidak kontraproduktif,” pungkasnya.

Musrenbang RKPD 2027 diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan mampu mendorong percepatan pembangunan Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.(Yz)