Temuan Ulat di Menu MBG Terulang, DPRD Kalteng Minta Penyedia Dievaluasi dan Dicabut Izinnya Jika Me

Baca Lainnya :

• Legislator DPRD Kapuas H. Ahmad Baihaqi Wafat, Rekan Dewan H. Pahmi Sampaikan Duka Mendalam0
• DPRD Kalteng Dorong Sinergi Pendidikan untuk Anak Prasejahtera di Katingan0
• Legislator Kalteng Minta Pengawasan Program Sekolah Rakyat Diperkuat0
• Komisi III DPRD Kalteng Tinjau Sekolah Rakyat di Katingan0
• DPRD Kalteng Tekankan Pentingnya Tata Kelola Tambang yang Bersih dalam Dugaan Korupsi0

PALANGKARAYA,POTRETKALTENG.COM-Kasus dugaan ketidakbersihan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di Kalimantan Tengah. Setelah sebelumnya terjadi di Palangka Raya, kejadian serupa kembali ditemukan di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan langsung menimbulkan kehebohan di masyarakat.

Sebuah video berdurasi 12 detik beredar luas dan memperlihatkan adanya ulat pada olahan telur yang menjadi menu sarapan siswa. Kejadian ini dikabarkan berlangsung di lingkungan SMPN 1 Sampit pada Jumat (14/11/2025) pagi, dan memicu kekhawatiran orang tua serta publik mengenai standar kebersihan makanan MBG.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, menekankan perlunya peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh terhadap penyedia makanan. Ia menilai bahwa pemeriksaan makanan tidak boleh hanya bergantung pada penyedia, tetapi juga harus melibatkan Dinas Kesehatan untuk memeriksa kondisi makanan secara langsung sebelum didistribusikan.

Sutik juga menyoroti dugaan bahwa penyedia MBG menangani terlalu banyak sekolah sehingga kualitas pengolahan makanan menjadi tidak terkontrol. Menurutnya, beban kerja yang berlebihan dapat membuat penyedia memasak dalam jumlah besar dan waktu yang terlalu lama sebelum disajikan, yang membuka peluang munculnya masalah seperti makanan basi atau terkontaminasi.

Ia menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara ketat dan berlapis. Jika terbukti ada penyedia yang melanggar aturan atau tidak menjaga standar kebersihan, Sutik menyatakan perlu adanya langkah tegas, termasuk evaluasi dan pencabutan izin operasional penyedia MBG agar kejadian serupa tidak terus terulang.(KL)