Tata Kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Jadi Prioritas Dalam APBD 2026

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM- Prioritas kelima yang ditekankan dalam Pidato Pengantar Raperda APBD 2026 adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik. Sektor ini dianggap krusial untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran.

Baca Lainnya :

• APBD 2026 Arahkan Anggaran Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Pariwisata0
• Pendidikan dan Kesehatan Ditingkatkan, APBD 2026 Barut Fokus Investasi SDM0
• Infrastruktur dan Energi Jadi Prioritas Utama Anggaran di APBD 2026 Barut0
• Raperda APBD 2026 Barut Diselaraskan dengan Visi RPD dan Program Nasional0
• APBD 2026 Barut Mengacu Lima Pilar Pembangunan Prioritas Daerah0

Anggaran akan dialokasikan untuk program-program yang mendukung digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan penguatan sistem pengawasan internal. Tujuannya adalah birokrasi yang lebih cepat, efisien, dan bersih.

Bupati H. Shalahuddin menegaskan bahwa tata kelola yang baik adalah fondasi untuk memastikan setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan akuntabel. Birokrasi yang efisien akan meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan.

Prioritas ini menunjukkan kesadaran Pemkab Barito Utara bahwa perbaikan internal pemerintahan harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan daerah. Kualitas birokrasi sangat menentukan keberhasilan pembangunan.

DPRD Barito Utara, melalui fungsi pengawasannya, akan memastikan bahwa anggaran untuk reformasi birokrasi memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi.

RI