- Prabowo Tegaskan MBG Tak Akan Dihentikan Meski Ada Tekanan Fiskal
- Kadinkes Kalteng Tegaskan KBK sebagai Tolok Ukur Mutu Layanan, Bukan Sekadar Administrasi
- Sinergi Kalteng–Kalsel Diperkuat, Pangdam XXII/TB Targetkan Batalyon di Tiap Kabupaten
- Rakor CSR, Pemprov Kalteng Fokus Percepatan Perbaikan Jalan
- Sinergi Kalteng–Kalsel Diperkuat Melalui Silaturahmi Forkopimda
- Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto Terkait Dugaan Suap Izin Tambang Rp1,5 Miliar
- Aktivitas Tambang Ilegal Ditertibkan, Tripika Pasang Police Line di Sei Hanyo Demi Keselamatan Infra
- Wakil Bupati Dodo Tinjau Tes Urine Calon Paskibraka Kapuas, Pastikan Bebas Narkoba
- Pesan Tegas Pj Sekda: ASN Harus Jujur, Amanah, dan Rendah Hati
- Wagub Kalteng Hadiri Silaturahmi Pangdam, Sinergi Kalteng–Kalsel Makin Solid
Raperda APBD 2026 Barut Diselaraskan dengan Visi RPD dan Program Nasional

Keterangan Gambar : Keterangan Gambar: Foto Bersama
Baca Lainnya :
- APBD 2026 Barut Mengacu Lima Pilar Pembangunan Prioritas Daerah0
- DPRD Barut Gelar Paripurna I, Terima Pengantar Raperda APBD Tahun Anggaran 20260
- Pelajar Turut Berpartisipasi Aktif di Upacara Hari Pahlawan0
- Mery Rukaini Soroti Pentingnya Keberanian dan Kejujuran dalam Politik Daerah0
- Barut Tegaskan Komitmen Kerja Keras dan Pelayanan Tulus0
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM- Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menjelaskan proses penyusunan Raperda APBD 2026 telah melalui mekanisme sinkronisasi yang ketat dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Anggaran ini harus sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.
Penyusunan Raperda APBD 2026 secara fundamental berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara 2024-2026. Hal ini menjamin konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan alokasi anggaran tahunan.
Selain itu, anggaran tahunan ini didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2026. RKPD berfungsi sebagai penjabaran operasional dari prioritas pembangunan yang ada.
Bupati menegaskan bahwa sinkronisasi dengan program pembangunan nasional dan provinsi sangat penting untuk memastikan alokasi dana daerah mendukung agenda yang lebih luas. Koordinasi ini bertujuan menghindari program yang tumpang tindih dan memaksimalkan efektivitas dana.
Dengan demikian, APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen fiskal yang tidak hanya berfokus pada kepentingan lokal, tetapi juga mampu mendukung pencapaian visi pembangunan di tingkat regional dan nasional.
RI
Berita Utama
-
Wakil Bupati Dodo Tinjau Tes Urine Calon Paskibraka Kapuas, Pastikan Bebas Narkoba
Wakil Bupati Dodo Tinjau Tes Urine Calon Paskibraka Kapuas, Pastikan Bebas Narkoba
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melakukan langkah preventif serius dengan . . .
-
Aktivitas Tambang Ilegal Ditertibkan, Tripika Pasang Police Line di Sei Hanyo Demi Keselamatan Infra
Aktivitas Tambang Ilegal Ditertibkan, Tripika Pasang Police Line di Sei Hanyo Demi Keselamatan Infra
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Unsur Tripika Kecamatan Kapuas Hulu menghentikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sekitar Jembatan Sei Hanyo karena . . .
-
Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto Terkait Dugaan Suap Izin Tambang Rp1,5 Miliar
Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto Terkait Dugaan Suap Izin Tambang Rp1,5 Miliar
JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Kejutan besar melanda lembaga negara pengawas pelayanan publik. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Ketua Ombudsman Republik . . .
-
Sinergi Kalteng–Kalsel Diperkuat Melalui Silaturahmi Forkopimda
Sinergi Kalteng–Kalsel Diperkuat Melalui Silaturahmi Forkopimda
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar kegiatan silaturahmi dan ramah tamah bersama Anggota Forum Koordinasi Pimpinan . . .
-
Rakor CSR, Pemprov Kalteng Fokus Percepatan Perbaikan Jalan
Rakor CSR, Pemprov Kalteng Fokus Percepatan Perbaikan Jalan
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melaksanakan Rapat . . .

















