- Soal Pokir di DPRD Kalteng, Ersa Nugraha Sebut Dana Pokir Merupakan Solusi Aspirasi Rakyat
- Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat
- TP Posyandu Kapuas Ambil Peran dalam Lomba HUT Persit ke-80
- Sekda Kapuas Tekankan Kejelasan Lahan dalam Program Cetak Sawah
- Rapat Digelar Pemkab Kapuas Bahas PPKH untuk Kawasan Transmigrasi Lokal Ngaju Bersinar
- Bupati Kapuas Sambut Kunker Wakapolda Kalteng di Polres Kapuas Dorong Stabilitas Kamtibmas
- Pemkab Kapuas Optimalkan Lahan Cetak Sawah untuk Dukung Ketahanan Pangan
- Wakil Bupati Kapuas Pimpin Musrenbang RKPD 2027 di Kapuas Hulu
- Sekda Kapuas Kunker ke Desa Sei Bakut, Serap Aspirasi Warga
- Bupati dan Sekda Kapuas Audiensi dengan RSUD, Bahas Peningkatan Layanan
APBD 2026 Arahkan Anggaran Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Pariwisata

Keterangan Gambar : Keterangan Gambar: Foto Bersama
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM- Raperda APBD 2026 memberikan perhatian yang signifikan pada peningkatan ekonomi masyarakat, disinergikan dengan pengembangan sektor sosial, budaya, dan pariwisata. Sektor ini menjadi fokus penting untuk diversifikasi ekonomi.
Baca Lainnya :
- Pendidikan dan Kesehatan Ditingkatkan, APBD 2026 Barut Fokus Investasi SDM0
- Infrastruktur dan Energi Jadi Prioritas Utama Anggaran di APBD 2026 Barut0
- Raperda APBD 2026 Barut Diselaraskan dengan Visi RPD dan Program Nasional0
- APBD 2026 Barut Mengacu Lima Pilar Pembangunan Prioritas Daerah0
- DPRD Barut Gelar Paripurna I, Terima Pengantar Raperda APBD Tahun Anggaran 20260
Bupati H. Shalahuddin menyatakan bahwa anggaran akan dialokasikan untuk program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelatihan kewirausahaan, serta promosi produk unggulan lokal. Pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan merata.
Pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal dan pemeliharaan lingkungan hidup yang baik juga menjadi fokus utama. Tujuannya adalah menciptakan sumber pendapatan baru di luar sektor sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi harga.
Prioritas ini menunjukkan upaya Pemkab Barito Utara untuk mendiversifikasi struktur ekonomi daerah dan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal. Pembangunan ekonomi harus sejalan dengan kelestarian lingkungan.
DPRD Barito Utara akan mengawal agar alokasi dana di sektor ini benar-benar mendorong terciptanya lapangan kerja, pelestarian aset budaya, dan pertumbuhan wirausaha baru.
RI
Berita Utama
-
Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat
Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Langkah Pemerintah Kabupaten Katingan yang tengah mendorong pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) mendapat dukungan penuh dari . . .
-
Soal Pokir di DPRD Kalteng, Ersa Nugraha Sebut Dana Pokir Merupakan Solusi Aspirasi Rakyat
Soal Pokir di DPRD Kalteng, Ersa Nugraha Sebut Dana Pokir Merupakan Solusi Aspirasi Rakyat
PALANGKARAYA, POTRETKALTENG.COM – Dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dinilai memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan riil masyarakat yang belum . . .
-
Wakil Bupati Dodo Tinjau Tes Urine Calon Paskibraka Kapuas, Pastikan Bebas Narkoba
Wakil Bupati Dodo Tinjau Tes Urine Calon Paskibraka Kapuas, Pastikan Bebas Narkoba
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melakukan langkah preventif serius dengan . . .
-
Aktivitas Tambang Ilegal Ditertibkan, Tripika Pasang Police Line di Sei Hanyo Demi Keselamatan Infra
Aktivitas Tambang Ilegal Ditertibkan, Tripika Pasang Police Line di Sei Hanyo Demi Keselamatan Infra
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Unsur Tripika Kecamatan Kapuas Hulu menghentikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sekitar Jembatan Sei Hanyo karena . . .
-
Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto Terkait Dugaan Suap Izin Tambang Rp1,5 Miliar
Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto Terkait Dugaan Suap Izin Tambang Rp1,5 Miliar
JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Kejutan besar melanda lembaga negara pengawas pelayanan publik. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Ketua Ombudsman Republik . . .

















