Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat

KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Langkah Pemerintah Kabupaten Katingan yang tengah mendorong pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) mendapat dukungan penuh dari pihak legislatif. Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan konkret Bupati Katingan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat lokal.

Baca Lainnya :

• TP Posyandu Kapuas Ambil Peran dalam Lomba HUT Persit ke-800
• Sekda Kapuas Tekankan Kejelasan Lahan dalam Program Cetak Sawah0
• Rapat Digelar Pemkab Kapuas Bahas PPKH untuk Kawasan Transmigrasi Lokal Ngaju Bersinar0
• Bupati Kapuas Sambut Kunker Wakapolda Kalteng di Polres Kapuas Dorong Stabilitas Kamtibmas0
• Pemkab Kapuas Optimalkan Lahan Cetak Sawah untuk Dukung Ketahanan Pangan 0

Anggota DPRD Katingan, Budy Hermanto, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif pemerintah daerah tersebut. Menurutnya, penetapan WPR adalah bentuk keberpihakan nyata terhadap ekonomi kerakyatan.

"Ini adalah peluang besar yang tidak boleh disia-siakan. Kita harus mengawal langkah konkret Bupati ini agar masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan memiliki legalitas yang jelas," ujar Budy dalam keterangannya, Jumat (17/4).

Mengingat adanya batasan waktu dalam proses pengusulan, Budy mendesak seluruh jajaran Camat dan Pemerintah Desa (Pemdes) di wilayah Kabupaten Katingan untuk segera mengambil langkah teknis di lapangan. Ia menekankan empat poin utama yang harus segera dilaksanakan:

-Musdesus: Segera laksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk menyepakati pengusulan WPR.

-Identifikasi Lokasi: Melakukan pemetaan titik potensial, di mana setiap wilayah diperbolehkan mengusulkan lebih dari satu titik.

-Administrasi: Menyiapkan dokumen pendukung dan peta lokasi secara akurat.

-Koordinasi: Membangun komunikasi aktif dengan pihak kecamatan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Budy mengingatkan bahwa keterlambatan dalam merespons peluang ini akan berdampak buruk pada masyarakat. Tanpa status WPR, aktivitas pertambangan rakyat akan terus berada di zona abu-abu yang rentan terhadap masalah hukum.

"Jika kita lambat, yang rugi bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat sendiri yang sudah lama menunggu kepastian legalitas. Kesempatan ini tidak datang dua kali," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Budy mengajak seluruh elemen daerah untuk bersinergi demi kesejahteraan masyarakat Katingan. Ia menggunakan semboyan lokal sebagai penyemangat bagi para aparatur desa.

"Mari kita buktikan Katingan siap berjuang untuk rakyatnya. Amun dia itah eweh hindai, amun dia wayah tuh peya hindai (Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi)," pungkasnya.

RT