- Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
- Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
- Walikota Gerak Cepat! Audiensi Membatalkan Aksi, Fairid Naparin Ambil Keputusan untuk Warga Kereng B
- Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
- DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
- Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
- Pemkab Barito Utara Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Jalan Merak Muara Teweh
- Kapuas Terima Program Sekolah Rakyat, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2026
- Ketua GMNI Kalteng Maulana Uger: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat Demi Efisiensi Politik
- Panen Sawit di Lahan Bersertifikat, Tiga Petani Jalani Proses Hukum di Kasongan
PWI Diminta Edukasi Hukum Pers kepada Masyarakat

Keterangan Gambar : Keterangan Gambar : Acara Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM - Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, Ketua Komisi III, mendorong Pengurus PWI yang baru untuk mengambil peran aktif dalam edukasi hukum pers kepada masyarakat umum. Penyadaran hukum pers ini dianggap penting untuk menghindari kesalahpahaman.
Baca Lainnya :
- DPRD Diharap Dukung Peningkatan Kesejahteraan Anggota PWI0
- Pentingnya Menjaga Keseimbangan dan Netralitas Laporan0
- PWI Diharap Jembatani Komunikasi Rakyat dan DPRD0
- PWI Diandalkan DPRD Perangi Hoax dan Tingkatkan Literasi Media0
- Komisi III Berkomitmen Lindungi Independensi Wartawan0
[Nama Ketua Komisi III] menyatakan bahwa banyak konflik antara pers dan narasumber terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. PWI memiliki tanggung jawab untuk menjembatani pemahaman ini.
Edukasi ini juga mencakup pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengaduan terhadap produk jurnalistik, seperti hak jawab dan hak koreksi. Hal ini akan meningkatkan transparansi.
Komisi III DPRD Barito Utara siap membantu memfasilitasi forum-forum edukasi hukum pers yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk aparatur desa dan tokoh masyarakat.
Melalui penyadaran hukum ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan terhormat bagi profesi wartawan di Barito Utara.
RI
Berita Utama
-
Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Pemuda Dayak (PERPEDAYAK) menggelar audiensi dan silaturahmi dengan Kepala Kepolisian Daerah . . .
-
Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Kelalaian kecil hampir berakibat fatal bagi seorang warga Desa Hajak Raya, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Sepeda motor . . .
-
Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- Tim kuasa hukum Jekson dan Rahmat Zakaria dari TBBR Palangka Raya menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja penyidik Polres Katingan . . .
-
DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- Kasus dugaan kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat Desa Mulyasari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, yang melibatkan Ady . . .
-
Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM— Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat capaian positif dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun . . .

















