- Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
- Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
- Walikota Gerak Cepat! Audiensi Membatalkan Aksi, Fairid Naparin Ambil Keputusan untuk Warga Kereng B
- Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
- DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
- Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
- Pemkab Barito Utara Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Jalan Merak Muara Teweh
- Kapuas Terima Program Sekolah Rakyat, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2026
- Ketua GMNI Kalteng Maulana Uger: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat Demi Efisiensi Politik
- Panen Sawit di Lahan Bersertifikat, Tiga Petani Jalani Proses Hukum di Kasongan
Plt Sekda Kalteng: Penyesuaian Tunjangan DPRD Dibahas Bersama Dewan

Keterangan Gambar : Keterangan Gambar : Plt. Sekda Kalteng, Leonard S Ampung, saat diwawancarai awak media, Selasa (9/9/2025). Foto: Ifa
Baca Lainnya :
- Pemprov Kalteng Evaluasi Tunjangan DPRD Sesuai Kondisi Keuangan Daerah0
- Perkuat Aspirasi Daerah, Muhammad Syauqie Silaturahmi ke Gubernur Kalteng0
- Gubernur Kalteng Terima Kunjungan Syauqie, Bahas Percepatan Pembangunan Daerah0
- Syauqie Sambangi Gubernur Kalteng, Perkuat Kolaborasi Pusat dan Daerah0
- DPRD Kalteng Bahas RPJMD 2025–2029 sebagai Arah Pembangunan Lima Tahun ke Depan0
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Kalteng tengah melakukan pembahasan terkait penyesuaian skema tunjangan legislatif. Pembahasan ini menjadi bagian dari rangkaian evaluasi anggaran yang dilakukan untuk memastikan belanja daerah tetap sejalan dengan kemampuan keuangan pemerintah.
Plt Sekda Kalteng, Leonard S. Apung, menjelaskan bahwa seluruh komponen anggaran saat ini sedang ditelaah kembali. Ia menegaskan bahwa penyesuaian tunjangan hanya dapat dilakukan apabila kondisi fiskal daerah mengharuskan adanya penyesuaian untuk menjaga keseimbangan APBD.
Pemerintah daerah juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar pengambilan keputusan. Leonard menilai juknis tersebut sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil berada pada koridor yang sesuai dengan ketentuan.
Dalam pembahasan APBD, pemerintah dan DPRD sepakat bahwa setiap penyesuaian harus mempertimbangkan dampak terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, keputusan tidak boleh terburu-buru dan harus melalui kajian menyeluruh.
Pemprov Kalteng memastikan proses evaluasi dilakukan secara bertahap, transparan, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian agar kebijakan anggaran tetap mendukung pembangunan daerah.
ZR
Berita Utama
-
Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Pemuda Dayak (PERPEDAYAK) menggelar audiensi dan silaturahmi dengan Kepala Kepolisian Daerah . . .
-
Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Kelalaian kecil hampir berakibat fatal bagi seorang warga Desa Hajak Raya, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Sepeda motor . . .
-
Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- Tim kuasa hukum Jekson dan Rahmat Zakaria dari TBBR Palangka Raya menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja penyidik Polres Katingan . . .
-
DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- Kasus dugaan kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat Desa Mulyasari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, yang melibatkan Ady . . .
-
Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM— Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat capaian positif dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun . . .

















