Pemprov Kalteng Evaluasi Tunjangan DPRD Sesuai Kondisi Keuangan Daerah

PALANGKARAYA, POTRETKALTENG.COM - Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Apung, menyampaikan bahwa evaluasi anggaran saat ini menjadi bagian dari pembahasan perubahan APBD tahun berjalan serta penyusunan rencana anggaran untuk tahun berikutnya. Ia menyebut penyesuaian tunjangan harus dilakukan secara proporsional dan sesuai kondisi fiskal daerah.

Dalam proses tersebut, pemerintah daerah tetap menunggu petunjuk teknis dari kementerian terkait sebelum mengambil keputusan final. Leonard menegaskan bahwa kebijakan tunjangan tidak bisa diubah begitu saja tanpa adanya dasar aturan yang lebih tinggi sebagai panduan.

Baca Lainnya :

• Perkuat Aspirasi Daerah, Muhammad Syauqie Silaturahmi ke Gubernur Kalteng0
• Gubernur Kalteng Terima Kunjungan Syauqie, Bahas Percepatan Pembangunan Daerah0
• Syauqie Sambangi Gubernur Kalteng, Perkuat Kolaborasi Pusat dan Daerah0
• DPRD Kalteng Bahas RPJMD 2025–2029 sebagai Arah Pembangunan Lima Tahun ke Depan0
• Wagub: RPJMD 2025–2029 Harus Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 20450

Meski begitu, Pemprov Kalteng memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selalu melalui pembahasan bersama DPRD. Penyesuaian tunjangan harus dibahas secara transparan dan melibatkan legislatif sebagai bagian dari mekanisme resmi penganggaran daerah.

Melalui evaluasi ini, pemerintah berharap kebijakan anggaran dapat lebih efektif, efisien, serta mampu menjaga stabilitas fiskal daerah tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas lainnya.

ZR