- DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
- BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
- Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
- Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
- Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
- Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026 Disiapkan
- Pemprov Kalteng Resmi Buka Diklat Calon Paskibraka 2026, Libatkan 54 Peserta Terbaik
- Buka Rakor TEPRA, Wagub Ingatkan Penyerapan Anggaran Bukan Sekadar Kejar Target
- PLN Sepakati Hentikan Pemadaman Bergiliran di Barito Selatan Mulai 5 Agustus 2026
- Kodam Tambun Bungai Siapkan Simulasi Ledakan dan Penutupan Jalan Peringati HUT ke-1
Perkuat Pengawasan Anggaran, DPRD Katingan Bahas DBH 2025 bersama Dinas ESDM Kalteng

Keterangan Gambar : Keterangan Gambar : Foto bersama
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – DPRD Kabupaten
Katingan terus memperkuat fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan keuangan
daerah dengan menggelar konsultasi ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Kalimantan Tengah. Pertemuan ini membahas alokasi Dana Bagi Hasil (DBH)
tahun anggaran 2025, Senin (3/3/2025).
Sekretaris Dinas ESDM Kalteng,
Syaripudin, yang mewakili Kepala Dinas Vent Christway, menyampaikan paparan
mengenai mekanisme alokasi dan aspek teknis pengelolaan DBH di sektor sumber
daya mineral. Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD kabupaten
dapat terus terjaga.
Baca Lainnya :
- Bahas Alokasi DBH, DPRD Katingan Konsultasi ke Dinas ESDM Kalteng0
- DPRD Katingan Koordinasi ke Dinas ESDM Kalteng Bahas Transparansi Alokasi DBH 20250
- PDIP Katingan Ingatkan Pemerintah Daerah agar SILPA Tak Hanya Jadi Angka di Laporan0
- PDIP Desak Pemanfaatan SILPA Katingan untuk Sektor yang Menyentuh Rakyat0
- Fraksi PDIP Katingan Minta SILPA Rp54 Miliar Dimanfaatkan untuk Kepentingan Publik0
Rombongan DPRD Katingan berjumlah
11 orang terdiri atas Wakil Ketua II, delapan anggota Komisi II, dan dua staf
Sekretariat DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Pimpinan
DPRD Katingan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jadwal Kegiatan Masa Persidangan II.
Konsultasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman DPRD Katingan dalam menyusun kebijakan dan mengawasi realisasi anggaran daerah agar lebih tepat sasaran serta memberikan m
Berita Utama
-
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji organoleptik berbasis . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus penguatan program . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, meninjau langsung pelaksanaan pelayanan administrasi . . .
-
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji . . .
-
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
KUALA KURUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Charles Frengki meminta, agar jangkauan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis . . .

















