- DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
- BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
- Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
- Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
- Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
- Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026 Disiapkan
- Pemprov Kalteng Resmi Buka Diklat Calon Paskibraka 2026, Libatkan 54 Peserta Terbaik
- Buka Rakor TEPRA, Wagub Ingatkan Penyerapan Anggaran Bukan Sekadar Kejar Target
- PLN Sepakati Hentikan Pemadaman Bergiliran di Barito Selatan Mulai 5 Agustus 2026
- Kodam Tambun Bungai Siapkan Simulasi Ledakan dan Penutupan Jalan Peringati HUT ke-1
Fraksi PDIP Katingan Minta SILPA Rp54 Miliar Dimanfaatkan untuk Kepentingan Publik

Keterangan Gambar : Keterangan Gambar : Juru Bicara Fraksi PDIP, Gimmak Bulinga
KATINGAN, POTRETKALTENG.COM – Fraksi PDI Perjuangan
DPRD Kabupaten Katingan menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun
2024 yang mencapai Rp54,678 miliar. Mereka menegaskan bahwa dana tersebut harus
dimanfaatkan secara optimal dan berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.
Juru Bicara Fraksi PDIP, Gimmak
Bulinga, menyampaikan bahwa anggaran tersebut tidak boleh hanya menjadi catatan
administratif, melainkan harus dialokasikan ke sektor-sektor prioritas seperti
pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta layanan
kesehatan masyarakat.
Baca Lainnya :
- Rakerda DPD GAMKI Kalteng 2025–2028, Momentum Satukan Visi Pelayanan dan Pengabdian0
- Rakerda GAMKI Kalteng Tegaskan Peran Pemuda Kristen dalam Pembangunan Daerah0
- DPD GAMKI Kalteng Rumuskan Arah Kepengurusan Baru Lewat Rakerda 2025–20280
- Dorong Kemandirian Ekonomi Desa, DPRD Katingan Tekankan Percepatan Program Koperasi Merah Putih0
- Budy Hermanto Dorong Pemerintah Daerah Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih di Katingan0
Menurutnya, efektivitas
pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam mendorong kesejahteraan
rakyat. “SILPA bukan sekadar angka, tetapi potensi untuk memperbaiki pelayanan
publik,” ujarnya.
Fraksi PDIP juga mendorong
pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran agar tidak terjadi penumpukan
dana yang tidak produktif. Mereka menilai transparansi dan akuntabilitas
keuangan menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan
yang baik.
RH
Berita Utama
-
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji organoleptik berbasis . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus penguatan program . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, meninjau langsung pelaksanaan pelayanan administrasi . . .
-
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji . . .
-
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
KUALA KURUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Charles Frengki meminta, agar jangkauan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis . . .

















