Pemprov Kalteng Sampaikan Tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi dalam Rapur DPRD

PALANGKARAYA, POTRETKALTENG.COM– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, menghadiri Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (15/10/2025). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Arton S. Dohong tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, Wakil Ketua DPRD, kepala perangkat daerah, serta seluruh anggota dewan.

Baca Lainnya :

• Gubernur Agustiar Sabran Ikuti Rapur Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Raperda APB0
• Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan Raperda APBD Kalteng 20260
• Komisi IV DPRD Kalteng Tinjau Kemajuan Pekerjaan Jalan di Barito Timur0
• Komisi I DPRD Kalteng Desak Pemprov Tuntaskan Masalah Batas Wilayah0
• Pansus DPRD Kalteng Matangkan Raperda Disabilitas Bersama Kemendagri dan Pemprov0

Dalam sidang ini, Sekda menyampaikan Jawaban Pemerintah Provinsi atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Ia memaparkan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,105 triliun, dengan penyusunan yang mempertimbangkan dinamika pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan fiskal nasional, serta capaian pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Namun, ia menegaskan adanya penurunan signifikan pada Dana Transfer Pusat sebesar Rp1,851 triliun, yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah.

Meski menghadapi penurunan transfer pusat, Pemerintah Provinsi berkomitmen menutup defisit anggaran sebesar Rp266 miliar tanpa mengorbankan program prioritas. Terhadap berbagai masukan fraksi, Sekda memberikan penjelasan secara rinci, mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM yang menjadi sorotan Fraksi PDIP, langkah efisiensi dan peningkatan kemandirian fiskal yang disambut baik Fraksi Golkar, hingga pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta pemenuhan tenaga pendidikan dan kesehatan yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera, menjawab Fraksi Demokrat, serta memastikan bahwa belanja wajib di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap diprioritaskan, sebagaimana ditekankan dalam masukan Fraksi PKB. Selain itu, kepada Fraksi NasDem dan PAN, Sekda menegaskan bahwa transparansi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah terus diperkuat melalui inovasi digital dan sistem layanan non-tunai.

Menutup penyampaiannya, Sekda menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh fraksi DPRD dan berharap proses pembahasan Raperda APBD 2026 dapat berjalan lancar, akuntabel, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalteng berkomitmen mewujudkan pembangunan daerah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera sebagai bagian dari upaya mendukung Indonesia Emas.(KL)