Pemprov Kalteng Gelar Rakor Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2024
Tim Redaksi

potretkalteng.com - PALANGKA RAYA - Pemprov Kalteng gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Tahun 2024, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (27/3/2024). 

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengatakan rakor ini dilaksanakan untuk menyatukan pandangan dan menyinkronkan pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh Pemprov Kalteng. 

"Beberapa Kabupaten juga mengalami kenaikan dalam struktur anggaran, ini juga akibat karena adanya upaya maksimal yang dilakukan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah," ujarnya. 

Baca Lainnya :

• Pemprov Kalteng Gelar Peringatan Nuzulul Quran Tahun 2024 M / 1445 H 0
• Wakil Gubernur Kalteng Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2023 kepada Perwakilan BPK RI Kalteng0
• Fordayak Pertanyakan Ormas Yang Disebut Sebagai Ormas Premanisme Serta Meresahkan 0
• Gerak Cepat Petugas Doris ,Tak Sampai 10 Menit Diduga Kebocoran Pipa Bisa Teratasi0
• Agustiar Punya Elektabilitas Tinggi, Namun Saat Ini PDIP Belum Nyatakan Sikap di Pilkada Kalteng0

Sementara, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dalam arahannya menyampaikan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mempunyai tekad dan komitmen yang sama, serta sinergi yang kuat dalam membangun Kalteng. 

"Pendapatan Asli Daerah harus terus dioptimalkan untuk memperkuat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gali berbagai potensi yang dimiliki daerah masing-masing dan prioritaskan pembangunan tetap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian dalam arti luas terutama melalui upaya hilirisasi dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan," kata Gubernur. 

Ia menambahkan, upaya percepatan penurunan stunting harus menjadi prioritas, dalam rangka pengembangan SDM Kalteng yang unggul. 

"Selain stunting, kita juga masih harus berjuang untuk menurunkan angka Perkawinan Usia Anak dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) untuk pemenuhan hak-hak anak," imbuhnya. 

Selain itu, sambungnya, pemanfaatan Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR) diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penanganan stunting, pembangunan jalan desa, dan program strategis lainnya di sekitar hutan.

"Keberadaan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit dan pertambangan juga diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan pembangunan daerah," jelasnya. (Adv)

Mmckalteng