Pemkab Kapuas Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri, Bahas Tiga Agenda Menteri Dalam N

Baca Lainnya :

• PGRI Kecamatan Harus Jadi Penggerak Perubahan Pendidikan0
• Pasangan Jimmy-Inri Resmi Daftarkan Gugatan di Mahkamah Konstitusi0
• Warga Harap Sengketa Pilkada Barito Utara Segera Berakhir0
• Lettu Cpm Ryan Rifaldy Waiulung Jabat Komandan Subdenpom XII/2-4 Kapuas0
• Meriahkan Hut RI Ke 80 D\' Lavan Billiard Gelar Fun Tournament 9 Ball0

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring melalui zoom meeting, Senin (11/8/2025). Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Kapuas dan diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam rakor yang dipusatkan di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta tersebut, tidak hanya dibahas upaya pengendalian inflasi, tetapi juga percepatan pembangunan ekonomi. Selain itu, agenda rapat turut mencakup evaluasi dukungan pemda dalam program 3 juta rumah, sosialisasi percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada pemda, serta fasilitasi sertifikasi halal 2025.

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mewaspadai potensi kebocoran data yang dapat merusak kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas kebijakan. Menurutnya, keamanan data menjadi bagian krusial dalam ekosistem pemerintahan. “Kebocoran data bukan hanya menyangkut privasi, tetapi juga bisa berdampak pada sistem logistik, distribusi, dan kebijakan harga. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan sistem data yang aman dan terintegrasi,” tegas Tito.

Selain itu, Tito menyoroti pentingnya penguatan ekosistem produk halal sebagai sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam persaingan global. Ia mendorong pemda untuk memperkuat produksi, distribusi, dan sertifikasi produk halal guna menopang stabilitas harga di pasar domestik dan internasional. “Produk halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga peluang ekonomi besar yang dapat menjadi penopang pengendalian inflasi jika dikelola dengan baik,” tambahnya.

Terkait program 3 juta rumah, Tito menyampaikan bahwa hingga tahun 2025 telah tercatat persetujuan pembangunan 342.441 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menanggapi arahan tersebut, Asisten II Setda Kabupaten Kapuas, Vitrianson, menegaskan komitmen Pemkab Kapuas untuk menindaklanjuti poin-poin penting hasil rakor. “Kami siap memperkuat sistem pengelolaan data dan mendorong potensi produk halal daerah sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kami untuk berinovasi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujarnya.

Rakor ini menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah konkret, kolaboratif, dan berkelanjutan demi memperkuat ketahanan ekonomi serta menjaga stabilitas harga di tingkat lokal maupun nasional.

Heryadi