Pemkab Gunung Mas Gelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2024

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengadakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, kegiatan berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Gunung Mas, Senin (1/8/2024) pagi.

Pj. Bupati Gumas Herson B. Aden mengakui bahwa kemiskinan merupakan masalah global yang belum berhasil dipecahkan secara menyeluruh.

Baca Lainnya :

• 25 Anggota DPRD Kabupaten Barsel Periode 2024-2029 Resmi Dilantik Hari Ini0
• Wakili Gubernur Kalteng, Suhaemi Resmi Buka FGD & Rakorwil KPI Daerah Kalimantan Tengah0
• Ketua KPI Pusat: Pilkada Serentak 2024 Jadi Waktu Krusial, Waspadai Hoax dan Isu SARA0
• KPID Kalteng Gelar FGD dan Rapat Koordinasi Wilayah untuk Optimalisasi Penyiaran Semakin Berkah0
• Tegak Lurus Dukung Agustiar Sabran, Alfian Mawardi Tinggalkan PDIP dan Kursi DPRD Provinsi Kalteng0

"Pemerintah Kabupaten Gumas telah berupaya mengurangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan, namun hasilnya selalu di bawah capaian nasional," ujar Herson.

Untuk itu, Ia mengajak peran aktif dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, swasta, komunitas dan masyarakat pada umumnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gumas. Tidak hanya melekat pada Dinas Sosial saja, tetapi juga Perangkat Daerah yang tergabung di dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gumas.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Gumas, Yantrio Aulia, menjelaskan tujuan rapat ini adalah untuk melaksanakan koordinasi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah dan meningkatkan akselerasi lintas kelembagaan.

"Bapak Presiden Jokowi menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem berada di 0% pada tahun 2024. Berdasarkan proyeksi data dari Kemenko PMK dan BPS, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gumas diproyeksikan sudah berada di angka 0%, namun kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang ditentukan masih sekitar 5%," kata Yantrio.

Yantrio juga menekankan pentingnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK) sebagai ujung tombak pemerintah pusat di daerah. 

"Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu tetap dijaga secara berkelanjutan agar kinerja penanggulangan kemiskinan dapat dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gumas, narasumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI, serta pejabat dan tamu undangan lainnya.

Yullya