DPRD Kalteng Desak Perbaikan Jalan dan Kejelasan Status Desa Pandu Sanjaya

Baca Lainnya :

• Gubernur Kalteng Resmi Buka Rakerda PKK 2025 di Palangka Raya0
• Komisi II DPRD dan Pemerintah Kecamatan Teweh Baru Tinjau Banjir di Kelurahan Jambu0
• DPRD Barito Utara Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Perubahan KUA dan PPAS APBD 20250
• Angka Stunting Barito Utara Capai 20,4 Persen, Pemkab Satukan Langkah Penanganan0
• Gubernur Kalteng Hadiri Bakti Sosial Kodam XXII/Tambun Bungai Peringati HUT ke-80 TNI0

                                                                                      PALANGKA RAYA, POTRETKTENG.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menyoroti kondisi infrastruktur dan administrasi desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya di Desa Pandu Sanjaya. Dalam agenda reses, anggota DPRD Kalteng dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Rusdi Gozali, menerima aspirasi langsung dari masyarakat setempat.

Warga Desa Pandu Sanjaya mengeluhkan kondisi jalan utama yang rusak parah sehingga menghambat akses transportasi dan aktivitas ekonomi. Jalan yang menjadi penghubung antardesa tersebut dinilai sangat vital bagi pergerakan masyarakat, terutama dalam mendukung kegiatan pertanian dan distribusi hasil panen.

Selain itu, status Desa Pandu Sanjaya yang merupakan desa pemekaran juga belum memiliki kejelasan administratif. Hingga kini, desa tersebut masih bergantung pada desa induk, sehingga beberapa urusan pelayanan publik maupun pembangunan terkendala.

Rusdi Gozali menegaskan bahwa persoalan ini harus segera mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan serta penyelesaian status administratif desa akan berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bukan hanya soal akses jalan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapat pelayanan yang layak. Pemerintah daerah bersama pihak terkait harus segera menindaklanjuti aspirasi ini,” ujarnya.

DPRD Kalteng berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada pemerintah provinsi, dengan harapan adanya percepatan tindak lanjut, baik melalui alokasi anggaran maupun kebijakan yang lebih konkret dalam waktu dekat.      

AJ