Optimalkan Serapan PAD, DPKUKMP Palangka Raya Sosialisasi Aplikasi SIMBIDA pada Pelaku Usaha Kuliner

PotretKalteng.com, Palangka Raya — Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perdagangan (DPKUKMP) Kota Palangka Raya menggelar sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah (SIMBIDA) pada Sabtu (12/10/2024). Kegiatan ini ditujukan khususnya bagi para pelaku usaha kuliner di Kota Palangka Raya dengan harapan dapat meningkatkan serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perdagangan.

Kepala DPKUKMP Kota Palangka Raya, melalui Kepala Bidang Perdagangan, Fajar Bahkti, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan SIMBIDA sebagai solusi modern dalam mengelola retribusi. “Dengan aplikasi ini, pelaku usaha kuliner dapat mengakses informasi dan melakukan pembayaran retribusi dengan lebih cepat dan efisien. Ini akan mempermudah mereka dalam menjalankan bisnis sekaligus mendukung peningkatan PAD kota,” ujar Fajar Bahkti.

Baca Lainnya :

• DPKP Palangka Raya Gelar Pelatihan Penggunaan APAR, Warga Antusias Belajar Teknik Pemadaman Api0
• Festival Anak Saleh XII Provinsi Kalteng Resmi Dibuka: Wadah untuk Potensi dan Kreativitas Santri0
• Pemko Palangka Raya Dukung Penuh Pelaksanaan Tiwah Massal sebagai Wujud Keberagaman dan Keharmonisan0
• Ritual Tiwah Massal di Palangka Raya0
• Bawaslu Kalteng Gandeng Media untuk Perkuat Pengawasan Pilkada di Palangka Raya0

Sosialisasi ini berlangsung dalam suasana interaktif, di mana para pelaku usaha diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai penggunaan aplikasi SIMBIDA. Fajar menambahkan, aplikasi ini dirancang agar ramah pengguna dan dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. “Kami ingin semua pelaku usaha, terutama di sektor kuliner, dapat merasakan kemudahan dalam mengurus retribusi. Ini adalah langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah,” tambahnya.

Aplikasi SIMBIDA diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan dalam pembayaran, tetapi juga mengedukasi para pelaku usaha mengenai kewajiban retribusi yang harus mereka penuhi. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya kontribusi mereka terhadap pendapatan daerah.