Bawaslu Kalteng Gandeng Media untuk Perkuat Pengawasan Pilkada di Palangka Raya

PotretKalteng.com, Palangka Raya — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi pentingnya peran media dalam mengawasi Pilkada, bertempat di Ballroom Hotel Best Western Palangka Raya, Jumat (11/10/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan awak media dari berbagai platform, serta mahasiswa dari sejumlah universitas di Palangka Raya.

Dalam acara ini, Siti Wahidah, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kalteng, menegaskan pentingnya pengawasan yang kuat, terutama di tahap kampanye yang sedang berlangsung saat ini. “Peran media sangat strategis dalam mengawasi dan menyampaikan informasi terkait proses Pilkada kepada masyarakat luas. Media juga membantu Bawaslu dalam menjaga transparansi dan memastikan semua tahapan berjalan sesuai aturan,” ungkap Siti Wahidah.

Baca Lainnya :

• UPTD Puskesmas Bukit Hindu Galakkan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Palangka Raya0
• BPBD Palangka Raya Berikan Pelatihan Penanggulangan Bencana kepada Siswa SMP Katolik Santo Paulus0
• Universitas Terbuka Palangka Raya Gelar Wisuda, Rektor Berikan Pesan Inspiratif untuk Alumni0
• Operasi Pasar Sembako Murah di Langkai, Warga Antusias Dapatkan Kebutuhan Pokok Terjangkau0
• Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia, RSUD Palangka Raya Ajak Masyarakat Peduli Kesehatan Mental0

Siti Wahidah menjelaskan bahwa keterlibatan media tidak hanya penting dalam menyebarluaskan informasi, tetapi juga dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada. “Dengan adanya informasi yang tepat dan akurat, masyarakat dapat menjadi pengawas yang kritis terhadap proses demokrasi ini,” tambahnya.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Bawaslu, media, dan masyarakat dalam mencegah pelanggaran selama Pilkada, termasuk di tahap kampanye. Dalam diskusi, awak media dan mahasiswa juga diajak untuk lebih aktif dan kritis dalam menyoroti isu-isu seputar Pilkada, seperti praktik politik uang, penyebaran informasi bohong, hingga potensi intimidasi terhadap pemilih.