Membanggakan ! Momen Harjad ke 67 Kalteng, Pemprov Kalteng Raih Opini WTP ke 10 dari BPK RI
Tim redaksi

Potretkalteng.com - PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 DPRD Prov. Kalteng, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Kalteng, Senin (27/5/2024). Rapur dipimpin langsung Ketua DPRD Prov. Kalteng Wiyatno.

Agenda Rapur kali ini dalam rangka mendengarkan Pidato Gubernur Kalteng terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2023.

Baca Lainnya :

• Kepala BKD Kalteng Hadiri Upacara Hari Jadi ke-67 Provinsi Kalteng0
• Plt. Kadisdik Pimpin Komandan Upacara Dalam Peringatan Hari Jadi ke-67 Kalimantan Tengah0
• BKD Kalteng Selenggarakan Penyerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya0
• Gubernur Kalteng Lantik Herson B. Aden Dilantik Menjadi Pj. Bupati Gunung Nas0
• Pj Sekda Kota Palangka Raya Ingatkan Panwaslu untuk penuh Integritas dan Tanggung Jawab0

Wagub H. Edy Pratowo saat membacakan Pidato tertulis Gubernur menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang diserahkan ini tentunya berisi sejumlah rekomendasi dan saran konstruktif, yang dapat menjadi petunjuk berharga dalam melakukan langkah-langkah perbaikan, agar pengelolaan keuangan daerah ke depan lebih baik lagi. 

Sebagai Entitas Pelaporan Keuangan, Pemprov Kalteng berkomitmen untuk terus membenahi berbagai kekurangan yang menjadi temuan dari pemeriksaan BPK RI, dan secepatnya menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hadiah Istimewa Harjad ke 67 Kalteng, Pemprov Kalteng Raih Opini WTP ke 10 dari BPK RI

Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo saat membacakan Pidato Gubernur Kalteng

Edy mengatakan dalam rangka untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan juga bersih, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP agar semakin optimal, dan kontinyu melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Eksternal.

“Hal ini bukan semata-mata untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saja, tetapi merupakan bentuk tekad dan semangat kami, untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang transparan dan akuntabel, sehingga anggaran daerah benar-benar dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kalimantan Tengah” tuturnya.(adv)

Mmckalteng