- DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
- BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
- Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
- Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
- Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
- Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026 Disiapkan
- Pemprov Kalteng Resmi Buka Diklat Calon Paskibraka 2026, Libatkan 54 Peserta Terbaik
- Buka Rakor TEPRA, Wagub Ingatkan Penyerapan Anggaran Bukan Sekadar Kejar Target
- PLN Sepakati Hentikan Pemadaman Bergiliran di Barito Selatan Mulai 5 Agustus 2026
- Kodam Tambun Bungai Siapkan Simulasi Ledakan dan Penutupan Jalan Peringati HUT ke-1
Landasan Kuat: Nota Kesepakatan Jadi Panduan Kokoh dalam Menyusun RAPBD Perubahan 2025

Keterangan Gambar : Foto : Rapat Paripurna II tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025
BARITO UTARA, POTRETKALTENG.COM – Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan langkah strategis yang sangat fundamental. Dokumen ini menjadi pedoman dan landasan yang kokoh bagi pemerintah daerah.
Baca Lainnya :
- Tertib dan Kuorum: Rapat Paripurna II Berjalan Lancar Dipimpin Ketua DPRD Mery Rukaini0
- Penyesuaian Anggaran: KUA-PPAS Perubahan 2025 Jadi Respons Terhadap Kondisi Fiskal dan Prioritas Pem0
- Respons Cepat: Sekda Barut Minta Perangkat Daerah Segera Susun Raperda Berdasarkan KUA-PPAS yang Dis0
- Jaminan Akuntabilitas: DPRD dan Pemkab Teken Pakta Integritas untuk Penyusunan Perubahan KUA-PPAS 200
- Kebijakan Fiskal Disepakati: Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2025 Resmi Ditandatangani0
KUA (Kebijakan Umum Anggaran) memuat target pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara umum, sedangkan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) menentukan batas maksimal alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan prioritas OPD.
Dengan disepakatinya kedua dokumen ini, seluruh OPD kini memiliki acuan yang jelas untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) mereka. Hal ini meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan setiap usulan anggaran selaras dengan kebijakan umum yang telah disepakati bersama.
Proses yang transparan dan tertib ini diharapkan dapat mempercepat pembahasan dan pengesahan Raperda Perubahan APBD, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam sektor peningkatan pelayanan publik.
RI
Berita Utama
-
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji organoleptik berbasis . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus penguatan program . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, meninjau langsung pelaksanaan pelayanan administrasi . . .
-
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji . . .
-
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
KUALA KURUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Charles Frengki meminta, agar jangkauan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis . . .

















