Ketua LPDN Pulang Pisau Dukung Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dayak

JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) menegaskan komitmennya dalam memberdayakan perempuan Dayak agar mandiri, produktif, dan berdaya di era modern. Hal itu diwujudkan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III sekaligus Lokakarya Nasional (Loknas) 2025 yang mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Masyarakat di Dalam dan di Sekitar Hutan.”

Baca Lainnya :

• Barito Utara Terima Rp1,37 Triliun Dana Transfer Umum 2026 dari Pemerintah Pusat0
• Kemenkeu Kucurkan Rp12,45 Triliun Dana Transfer Umum 2026 untuk Kalimantan Tengah0
• Duta Mall Palangkaraya Resmi Dibuka, Hadirkan Wajah Baru Pusat Belanja Modern0
• 161 KMP di Katingan Diharapkan Jadi Solusi Pengangguran dan Kemiskinan Desa0
• 161 KMP di Katingan Diharapkan Jadi Solusi Pengangguran dan Kemiskinan Desa0

Kegiatan tersebut digelar pada Jum’at–Sabtu, 3–4 Oktober 2025, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, dan dirangkaikan dengan perayaan HUT ke-2 LPDN. Ketua Umum LPDN, Ir. Nyelong Inga Simon, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan masyarakat adat Dayak di sekitar hutan demi menopang ketahanan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam berbasis kearifan lokal.

“Agenda ini menjadi dasar bagi pengembangan Sekolah Lapang untuk pemberdayaan perempuan Dayak, yang diintegrasikan dengan program Perhutanan Sosial pemerintah,” ujarnya.

Rakernas dan Loknas menghadirkan sejumlah tokoh nasional, diantaranya Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, Prof. Meutia Hatta, Adian Napitupulu, dan A. Sonny Keraf, yang masing-masing membahas isu strategis seputar hutan, ekologi, hingga peran perempuan dalam pembangunan.

Turut hadir Ketua Lembaga Perempuan Dayak (LPD) Kabupaten Pulang Pisau, Andriani, S.H., M.AP., yang menyampaikan apresiasinya atas konsistensi LPDN dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Dayak di tengah tantangan modernisasi dan kebijakan yang membatasi ruang hidup masyarakat adat.

“Bagi kami di daerah, kegiatan ini sangat penting karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat adat Dayak, khususnya perempuan. Sekolah Lapang yang digagas LPDN adalah langkah konkret agar perempuan Dayak memiliki keterampilan, akses ekonomi, dan kemampuan mengelola lahan dengan tetap menjaga hutan dan kearifan lokal,” kata Andriani.

Ia menegaskan, penguatan kelembagaan masyarakat adat Dayak adalah fondasi penting untuk mencegah kian tergerusnya sumber penghidupan masyarakat, sekaligus menekan dampak sosial seperti stunting, gizi buruk, hingga pernikahan dini yang marak akibat melemahnya ekonomi keluarga.

Selain sesi pleno dan diskusi, Rakernas III dan Loknas 2025 juga diramaikan dengan kegiatan kebudayaan, termasuk lomba Goyang Borneo serta syukuran HUT LPDN dengan pemotongan tumpeng.

“Harapan kami, hasil dari Rakernas ini dapat diimplementasikan nyata hingga ke tingkat kabupaten, termasuk di Pulang Pisau. Perempuan Dayak harus berdaya, produktif, dan tetap menjadi penjaga kelestarian hutan yang diwariskan leluhur,” pungkas Andriani.

Reporter: Nurul Hidayah 

Editor: Aris Kurnia Hikmawan