- Soal Pokir di DPRD Kalteng, Ersa Nugraha Sebut Dana Pokir Merupakan Solusi Aspirasi Rakyat
- Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat
- TP Posyandu Kapuas Ambil Peran dalam Lomba HUT Persit ke-80
- Sekda Kapuas Tekankan Kejelasan Lahan dalam Program Cetak Sawah
- Rapat Digelar Pemkab Kapuas Bahas PPKH untuk Kawasan Transmigrasi Lokal Ngaju Bersinar
- Bupati Kapuas Sambut Kunker Wakapolda Kalteng di Polres Kapuas Dorong Stabilitas Kamtibmas
- Pemkab Kapuas Optimalkan Lahan Cetak Sawah untuk Dukung Ketahanan Pangan
- Wakil Bupati Kapuas Pimpin Musrenbang RKPD 2027 di Kapuas Hulu
- Sekda Kapuas Kunker ke Desa Sei Bakut, Serap Aspirasi Warga
- Bupati dan Sekda Kapuas Audiensi dengan RSUD, Bahas Peningkatan Layanan
Ketua Komisi I DPRD Barut Tekankan Pengawasan: RPJMD Wajib Akurasi Kebutuhan Dasar Warga

Keterangan Gambar : Konsultasi Publik RPJMD
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Nety Herawati, turut hadir dalam kegiatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, Kamis (30/10/2025). Kehadirannya ini menegaskan peran legislatif dalam mengawasi dan memastikan perencanaan pembangunan daerah.
Baca Lainnya :
- Bapperida Ungkap Fungsi RPJMD Barut: Panduan Utama Pembangunan Terarah, Libatkan 150 Peserta Kritis0
- RPJMD Barut 2025–2030 Resmi Dibahas, Wabup Felix: Ini Peta Jalan Pembangunan Lima Tahun ke Depan0
- Genangan Terulang, Pemkab Barut Rencanakan Pelebaran Gorong-gorong dan Evaluasi Menyeluruh Sistem Dr0
- Respons Cepat Bencana Genangan: Bupati Barut H. Shalahuddin Turun Langsung Beri Arahan Teknis di Lok0
- Dinsos PMD Salurkan Paket Sembako untuk 918 Penerima dari 5 Kelompok Rentan0
Hj. Nety Herawati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, namun ia juga memberikan penekanan penting. “RPJMD bukan hanya dokumen administratif, tapi arah nyata pembangunan Barito Utara,” ujarnya.
Beliau berharap, semua masukan yang disampaikan oleh masyarakat dan stakeholder dapat benar-benar diakomodir. “Harapan kita, semua masukan masyarakat bisa benar-benar diakomodir agar pembangunan lima tahun ke depan lebih menyentuh kebutuhan dasar warga,” tegasnya. Hal ini menyoroti harapan agar implementasi RPJMD nantinya fokus pada penyelesaian isu-isu fundamental di tingkat masyarakat.
RI
Berita Utama
-
Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat
Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Langkah Pemerintah Kabupaten Katingan yang tengah mendorong pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) mendapat dukungan penuh dari . . .
-
Soal Pokir di DPRD Kalteng, Ersa Nugraha Sebut Dana Pokir Merupakan Solusi Aspirasi Rakyat
Soal Pokir di DPRD Kalteng, Ersa Nugraha Sebut Dana Pokir Merupakan Solusi Aspirasi Rakyat
PALANGKARAYA, POTRETKALTENG.COM – Dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dinilai memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan riil masyarakat yang belum . . .
-
Wakil Bupati Dodo Tinjau Tes Urine Calon Paskibraka Kapuas, Pastikan Bebas Narkoba
Wakil Bupati Dodo Tinjau Tes Urine Calon Paskibraka Kapuas, Pastikan Bebas Narkoba
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melakukan langkah preventif serius dengan . . .
-
Aktivitas Tambang Ilegal Ditertibkan, Tripika Pasang Police Line di Sei Hanyo Demi Keselamatan Infra
Aktivitas Tambang Ilegal Ditertibkan, Tripika Pasang Police Line di Sei Hanyo Demi Keselamatan Infra
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Unsur Tripika Kecamatan Kapuas Hulu menghentikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sekitar Jembatan Sei Hanyo karena . . .
-
Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto Terkait Dugaan Suap Izin Tambang Rp1,5 Miliar
Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto Terkait Dugaan Suap Izin Tambang Rp1,5 Miliar
JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Kejutan besar melanda lembaga negara pengawas pelayanan publik. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Ketua Ombudsman Republik . . .

















