- Soal Pokir di DPRD Kalteng, Ersa Nugraha Sebut Dana Pokir Merupakan Solusi Aspirasi Rakyat
- Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat
- TP Posyandu Kapuas Ambil Peran dalam Lomba HUT Persit ke-80
- Sekda Kapuas Tekankan Kejelasan Lahan dalam Program Cetak Sawah
- Rapat Digelar Pemkab Kapuas Bahas PPKH untuk Kawasan Transmigrasi Lokal Ngaju Bersinar
- Bupati Kapuas Sambut Kunker Wakapolda Kalteng di Polres Kapuas Dorong Stabilitas Kamtibmas
- Pemkab Kapuas Optimalkan Lahan Cetak Sawah untuk Dukung Ketahanan Pangan
- Wakil Bupati Kapuas Pimpin Musrenbang RKPD 2027 di Kapuas Hulu
- Sekda Kapuas Kunker ke Desa Sei Bakut, Serap Aspirasi Warga
- Bupati dan Sekda Kapuas Audiensi dengan RSUD, Bahas Peningkatan Layanan
Bapperida Ungkap Fungsi RPJMD Barut: Panduan Utama Pembangunan Terarah, Libatkan 150 Peserta Kritis

Keterangan Gambar : Konsultasi Publik RPJMD
Baca Lainnya :
- RPJMD Barut 2025–2030 Resmi Dibahas, Wabup Felix: Ini Peta Jalan Pembangunan Lima Tahun ke Depan0
- Genangan Terulang, Pemkab Barut Rencanakan Pelebaran Gorong-gorong dan Evaluasi Menyeluruh Sistem Dr0
- Respons Cepat Bencana Genangan: Bupati Barut H. Shalahuddin Turun Langsung Beri Arahan Teknis di Lok0
- Dinsos PMD Salurkan Paket Sembako untuk 918 Penerima dari 5 Kelompok Rentan0
- Wabup Barito Utara: Bantuan Sosial Wujud Komitmen Pemda Jamin Akses Kebutuhan Dasar Masyarakat Renta0
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM - Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara 2025–2030 berhasil mengumpulkan 150 peserta dari berbagai kalangan untuk membahas arah pembangunan lima tahun ke depan. Kegiatan yang berlangsung di Balai Antang Muara Teweh, Kamis (30/10/2025), ini dihadiri oleh berbagai unsur penting seperti FKPD, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, dan para camat.
Kepala Bapperida Barito Utara, Dr. Rijali, menjelaskan bahwa RPJMD akan menjadi pedoman utama pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Kehadiran peserta yang beragam menunjukkan komitmen Pemkab Barito Utara untuk melibatkan publik secara luas dalam menyusun dokumen strategis ini. Dr. Rijali berharap masukan yang konstruktif dari forum konsultasi ini dapat memperkuat validitas dan relevansi program-program yang akan tertuang dalam dokumen RPJMD.
RI
Berita Utama
-
Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat
Sambut Baik Inisiatif WPR Bupati Katingan, Budy Hermanto Ajak Seluruh Elemen Bergerak Cepat
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Langkah Pemerintah Kabupaten Katingan yang tengah mendorong pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) mendapat dukungan penuh dari . . .
-
Soal Pokir di DPRD Kalteng, Ersa Nugraha Sebut Dana Pokir Merupakan Solusi Aspirasi Rakyat
Soal Pokir di DPRD Kalteng, Ersa Nugraha Sebut Dana Pokir Merupakan Solusi Aspirasi Rakyat
PALANGKARAYA, POTRETKALTENG.COM – Dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dinilai memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan riil masyarakat yang belum . . .
-
Wakil Bupati Dodo Tinjau Tes Urine Calon Paskibraka Kapuas, Pastikan Bebas Narkoba
Wakil Bupati Dodo Tinjau Tes Urine Calon Paskibraka Kapuas, Pastikan Bebas Narkoba
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melakukan langkah preventif serius dengan . . .
-
Aktivitas Tambang Ilegal Ditertibkan, Tripika Pasang Police Line di Sei Hanyo Demi Keselamatan Infra
Aktivitas Tambang Ilegal Ditertibkan, Tripika Pasang Police Line di Sei Hanyo Demi Keselamatan Infra
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Unsur Tripika Kecamatan Kapuas Hulu menghentikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sekitar Jembatan Sei Hanyo karena . . .
-
Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto Terkait Dugaan Suap Izin Tambang Rp1,5 Miliar
Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto Terkait Dugaan Suap Izin Tambang Rp1,5 Miliar
JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Kejutan besar melanda lembaga negara pengawas pelayanan publik. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Ketua Ombudsman Republik . . .

















