Kelangkaan LPG 3 Kg di Barito Utara, Harga Eceran Melambung Tinggi, Masyarakat Miskin Terbebani

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Selama satu pekan terakhir, masyarakat di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, menghadapi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (LPG), dengan harga yang melambung tinggi. Kondisi ini menyebabkan banyak warga kesulitan mendapatkan LPG dengan harga yang wajar, bahkan beberapa di antaranya terpaksa menggunakan kayu bakar untuk memasak.

Gas yang biasanya tersedia dengan mudah kini sulit ditemukan, dan ketika tersedia di warung kecil, harga jualnya bisa mencapai Rp 35.000 hingga Rp 60.000 per tabung. Sejumlah warga mengeluhkan lonjakan harga yang tidak sesuai dengan daya beli mereka, terutama menjelang akhir bulan. 

Baca Lainnya :

• Bapperida Kalteng Siap Implementasikan Permendagri No. 24 Tahun 2024 Pengelolaan Perkotaan yang Berk0
• Gubernur Kalteng Hentikan Angkutan Kayu Log dan Batu Bara Lewati Jalan Provinsi Palangka Raya – Kuru0
• Polda Kalteng dan Kementan RI Gelar Rapat Optimalisasi Lahan Dukung Swasembada Jagung di Kalteng0
• Aliansi Masyarakat Kapuas \"BELA UTUS\" Serahkan Pernyataan Sikap kepada Polres Kapuas0
• Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng Raih Peringkat 3 Terbaik dalam Capaian Realisasi APBD 20240

“Konon ini akhir bulan lagi, pak. Mana ada uang beli tabung 3 kg dengan harga tinggi?” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Ketua Ratu Prabu Kalimantan Tengah, Bung Harianja, menduga adanya permainan di tingkat agen dan pangkalan yang menyebabkan kelangkaan tersebut. Menurut informasi yang diterimanya, pendistribusian LPG 3 kg ke SPBE berjalan lancar, namun masalah muncul di tingkat distribusi ke masyarakat. 

“Kelangkaan ini bukan karena masalah distribusi dari pihak distributor. Saya dapat informasi bahwa pendistribusian ke SPBE lancar. Pertanyaannya, di mana masalahnya hingga gas yang seharusnya untuk masyarakat miskin bisa langka?” tegas Bung Harianja.

Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara juga mengonfirmasi bahwa mereka hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan dan monitoring, sementara penindakan terhadap agen atau pangkalan yang melanggar aturan menjadi kewenangan kepolisian dan kejaksaan.

Bung Harianja menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg dan akan melaporkan setiap agen atau pangkalan yang terbukti nakal. 

“Kami akan melakukan demonstrasi kepada penegak hukum yang berwenang untuk mengawasi pendistribusian LPG. Bila ditemukan agen atau pangkalan yang nakal, kami akan laporkan dan meminta tindakan tegas,” tambahnya.

Bung Harianja juga menyayangkan harga tinggi di pangkalan yang menghambat akses masyarakat miskin. 

“Masa harga di pangkalan bisa mencapai Rp 38.000? Di warung kecil bisa lebih mahal lagi. Ini sangat merugikan rakyat miskin,” tegasnya.

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, Ketua Ratu Prabu Kalimantan Tengah juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi LPG dan mencegah terjadinya kelangkaan di masa mendatang.

RT