Fraksi Partai Perindo DPRD Sebut Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Capai Rp1,4 Miliar

Baca Lainnya :

• Buka Hoegeng Awards 2022, Kapolri : Polri Buka Ruang Kritik Untuk Terus Lakukan Perbaikan0
• Wakapolda Kalteng Buka Pameran Tanaman Bonsai di Palangka Raya0
• Sinergitas TNI-Polri, TNI AL Berikan Kue Ultah Kepada Ditpolairud Polda Kalteng0
• BBM Jenis Pertalite Mulai Mengalami Kelangkaan di Buntok0
• Masih Nekat Berjualan, Puluhan Gerobak Terpaksa di Tindak Petugas0

KUALA KURUN - Fraksi Partai Perindo pada DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) meminta kepada pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, untuk segera menindaklanjuti tunggakan pajak kendaraan dinas, baik itu roda dua maupun empat.

"Dari hasil yang disampaikan dalam pembahasan, tunggakan pajak kendaraan dinas mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Itu perlu segera ditindaklanjuti secara serius," ucap Juru Bicara Partai Perindo pada DPRD Kabupaten Gumas Singong, Rabu (26/8/2026).

Dia mengatakan, pembayaran tunggakan itu penting diperhatikan, karena penerimaan pajak kendaraan juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah daerah, dengan porsi penerimaan yang mencapai 66 persen dari pembayaran tersebut.

"Kami mendorong langkah penagihan lebih tegas dan terukur, agar tunggakan segera diselesaikan, sehingga potensi penerimaan daerah dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan," ujarnya.

Terpisah, Wakil Bupati Gumas Efrensia LP Umbing mengakui, pihaknya telah lakukan sejumlah langkah untuk mempercepat penyelesaian tunggakan pajak kendaraan dinas, sebagai bagian upaya tingkatkan penerimaan daerah dan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah secara berkelanjutan.

"Sejumlah langkah yang telah kami lakukan adalah rekonsiliasi data, identifikasi wajib pajak atau unit pengguna kendaraan, serta berkoordinasi bersama Samsat Kuala Kurun dalam upaya penagihan sesuai ketentuan yang berlaku di daerah," terangnya.

Dia berharap, upaya tersebut dapat memastikan kewajiban pajak kendaraan dinas diselesaikan tepat waktu, sehingga penerimaan yang menjadi hak dari daerah dapat direalisasikan secara optimal serta berkelanjutan setiap tahun.

Dia menilai penyelesaian tunggakan pajak perlu mendapatkan perhatian serius, karena pembayaran dari pajak kendaraan akan berkontribusi terhadap penerimaan daerah yang mendukung pembiayaan pembangunan maupun pelayanan masyarakat secara langsung.

"Percepatan penagihan dan penyelesaian tunggakan jadi bagian penting dalam optimalkan pendapatan daerah, serta memperkuat kapasitas fiskal pemkab untuk mendukung pembangunan daerah ke depan," tandasnya. (....)