- Komitmen Perjuangkan Suara Rakyat, ARUN Kalteng Kawal 5 RUU Strategis di Parlemen
- Fraksi Partai Perindo DPRD Sebut Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Capai Rp1,4 Miliar
- Fraksi Gerakan Nasional DPRD Gumas Minta Evaluasi Kepala Perangkat Daerah Tidak Capai Target PAD
- Kolaborasi Dinkes Kalteng dan SPPG Palangka Raya
- Gubernur Kalteng Kunjungi SMAN 1 Pangkalan Bun, Dorong Generasi Muda Mengenyam Pendidikan Tinggi
- Wagub Kalteng Turun Langsung Pantau Penanganan Karhutla di Palangka Raya
- Wujud Kontribusi Jaga Kondusivitas Daerah, PW SAPMA PP Kalteng Diapresiasi Kapolda Kalteng
- Sinergi dengan PT Indomuro Kencana, Pemkab Murung Raya Dorong Program Pemberdayaan Masyarakat
- Dorong Administrasi Pemerintahan Lebih Efisien, Pemkab Murung Raya Optimalkan Aplikasi SRIKANDI
- Bangun Birokrasi Profesional, Pemkab Murung Raya Petakan Kebutuhan Kompetensi ASN
Kasus Penganiayaan di Palangka Raya Berakhir Damai melalui Kedamangan

Keterangan Gambar : Foto ; illustrasi
PALANGKARAYA – Kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang viral beberapa waktu lalu di Palangka Raya telah berakhir damai melalui penyelesaian secara adat Kedamangan. Kejadian ini terjadi pada 18 Agustus 2024 sekitar pukul 20:30, melibatkan pelaku berinisial W dan korban N.
Menurut keterangan Damang Kepala Adat Jekan Raya, Kardinal Tarung, perselisihan antara W dan N bermula dari permasalahan handphone yang menimbulkan cekcok hingga kekerasan fisik.
Baca Lainnya :
- Pj Wali Kota Palangka Raya Harapkan Partisipasi Masyarakat dalam PIN Polio0
- Pj Wali Kota Palangka Raya Instruksikan Camat dan Lurah Pantau Pelaksanaan PIN Polio0
- Pemko Palangka Raya Intensifkan Gerakan Hidup Sehat melalui Pekan Imunisasi Nasional0
- Pj Wali Kota Palangka Raya: Bersama Ciptakan Lingkungan yang Aman dan Nyaman untuk Anak-anak0
- Pemko Palangka Raya Komitmen Tingkatkan Akses Pendidikan dan Fasilitas Ramah Anak0
Kardinal Tarung menjelaskan bahwa kejadian ini merupakan hasil dari kesalahpahaman dan emosi yang tidak terkendali, dan pelaku tidak memiliki niat untuk merencanakan tindakan kekerasan.
"Dalam proses perdamaian, pelaku W telah setuju untuk membayar sanksi adat sebesar Rp. 12.500.000 dan biaya pengobatan luka sesuai bukti dari aparat kesehatan"ungkapnya.
Kesepakatan ini juga mencakup permintaan maaf dari W serta persetujuan kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan tidak melanjutkan hubungan mereka.
Kardinal Tarung menegaskan bahwa penyelesaian melalui adat ini mengedepankan etika tradisional dan musyawarah, berbeda dengan penegakan hukum modern. Ia menekankan bahwa lembaga adat harus berfungsi sebagai penengah dan pendamai, bukan sebagai lembaga komodifikasi.(red)
RT
Berita Utama
-
Wagub Kalteng Turun Langsung Pantau Penanganan Karhutla di Palangka Raya
Wagub Kalteng Turun Langsung Pantau Penanganan Karhutla di Palangka Raya
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo turun langsung meninjau dan memantau penanganan kebakaran hutan dan . . .
-
Fraksi Partai Perindo DPRD Sebut Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Capai Rp1,4 Miliar
Fraksi Partai Perindo DPRD Sebut Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Capai Rp1,4 Miliar
KUALA KURUN - Fraksi Partai Perindo pada DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) meminta kepada pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, untuk segera menindaklanjuti tunggakan . . .
-
Gubernur Kalteng Kunjungi SMAN 1 Pangkalan Bun, Dorong Generasi Muda Mengenyam Pendidikan Tinggi
Gubernur Kalteng Kunjungi SMAN 1 Pangkalan Bun, Dorong Generasi Muda Mengenyam Pendidikan Tinggi
PANGKALAN BUN, POTRETKALTENG.COM – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran mengunjungi SMAN 1 Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Jumat . . .
-
Kolaborasi Dinkes Kalteng dan SPPG Palangka Raya
Kolaborasi Dinkes Kalteng dan SPPG Palangka Raya
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan konsultasi dan koordinasi dari Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi . . .
-
Fraksi Gerakan Nasional DPRD Gumas Minta Evaluasi Kepala Perangkat Daerah Tidak Capai Target PAD
Fraksi Gerakan Nasional DPRD Gumas Minta Evaluasi Kepala Perangkat Daerah Tidak Capai Target PAD
KUALA KURUN - Fraksi Gerakan Nasional di DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyampaikan saran serta masukan kepada sejumlah perangkat daerah, dalam pembahasan Rancangan . . .

















