Inventarisasi Aset Daerah Perlu Kerja Sama dan Partisipasi Semua OPD

Baca Lainnya :

• Akmal Tegaskan Lomba Dayung Merupakan Warisan Budaya Masyarakat Barsel0
• Tumpang Tindih Hak Kelola Lahan Antar Warga di Wilayah Konsesi PT. MUTU Kembali Dimediasi0
• Pemdes Sungei Telang Diduga Abaikan Protes Warga Soal Pembebasan Lahan oleh PT. BA0
• Meski Diguyur Hujan Deras, Final Kejurprov Motoprix Bupati Barsel Cup 2025 Tetap Berlangsung Seru0
• PT. MUTU Apresiasi Suksesnya Kejurprov Motoprix Bupati Barsel Cup 20250

POTRETKALTENG.COM, BUNTOK – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Selatan, H. Akhmad Akmal Husen, menekankan pentingnya sinergi antar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan inventarisasi serta ketertiban administrasi pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

Menurut Akmal, langkah tersebut sangat penting untuk memastikan seluruh aset daerah tercatat secara akurat dan memiliki legalitas yang jelas, khususnya tanah yang perlu segera disertifikasi.

“Diperlukan manajemen pengelolaan aset yang baik dan terintegrasi. Pendataan aset harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada lagi aset yang belum terinventarisasi atau bermasalah secara administrasi,” ujarnya kepada awak media, Jumat (12/9/2025).

Ia mengungkapkan, masih ada sejumlah aset milik pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat ataupun belum tercatat secara lengkap dalam sistem. Untuk itu, BPKAD terus mendorong percepatan sertifikasi aset bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kami berharap setiap OPD bisa proaktif memberikan data dan informasi yang dibutuhkan agar penertiban aset berjalan cepat dan tepat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Akmal menjelaskan bahwa tertibnya pengelolaan aset akan berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah dan dapat meminimalisir potensi temuan audit.

“Jika inventarisasi berjalan baik, maka nilai aset daerah akan meningkat, dan ini turut memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah,” tambahnya.

BPKAD Barsel juga berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan monitoring ke setiap OPD agar seluruh aset daerah dapat terdata, teradministrasi, serta dimanfaatkan secara optimal.(KY)