DPRD Soroti PAD Tak Capai Target, Kinerja Perangkat Daerah Harus Dievaluasi

KUALA KURUN, POTRETJALTENG.COM - Di tahun 2024, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gumas sebesar Rp85.122.422.937,00. Namun realisasinya hanya Rp58.708.141.584,94 atau 68,97 persen. Hal tersebut mendapat sorotan dari DPRD setempat.

Baca Lainnya :

• Bupati Kapuas Resmikan Operasi Katarak Gratis, Peringati HUT ke-61 PERDAMI0
• Gedung Baru Diskominfo Barsel Diresmikan Jadi Wadah Media Center0
• PWRI Barsel 2024–2029 Resmi Dikukuhkan, Siap Berkontribusi untuk Daerah0
• Pengurus ISNU Barsel 2024–2028 Resmi Dilantik, Diharap Jadi Motor Pemersatu0
• Ratusan Warga Barsel Dilepas Ikuti Haul Guru Sekumpul ke-200

"Kami menyoroti kinerja perangkat daerah, karena realisasi PAD jauh dari target yang telah ditetapkan. Harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah," kata Ketua DPRD Kabupaten Gumas Binartha, Rabu, 2 Juli 2025.

Dia mengakui, beberapa komponen PAD yang paling menonjol belum tercapai yaitu sektor pajak daerah serta penerimaan dari pajak BPHTB. Secara umum, itu masih belum terealisasi secara optimal.

"Realisasi PAD tahun 2024 itu menunjukkan target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Padahal kalau BPHTB lebih dimaksimalkan, maka akan menjadi penyumbang PAD tertinggi," jelasnya.

Berdasarkan laporan perangkat daerah terkait, ada sejumlah kendala yang dihadapi sehingga BPHTB tidak terealisasi maksimal, seperti beberapa PBS yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran.

Kemudian, proses pengurusan HGU di Kementerian ATR/BPN masih tertunda, dan pendampingan hukum dengan kejaksaan telah dilakukan, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan.

"Terkait kendala itu, kami sudah memberi sejumlah rekomendasi penting kepada pemkab setempat, agar kedepan hal seperti serupa tidak terjadi," ujar pria yang akrab disapa Obin ini.

DPRD juga memberikan rekomendasi mengenai pendapatan dari retribusi dan penyewaan alat berat juga belum optimal, melalui reformasi manajemen alat berat oleh dinas pertanian agar berkontribusi nyata terhadap PAD, atau diserahkan kepada pihak ketiga secara profesional.

"Perangkat daerah harus lebih agresif dan inovatif dalam menggali potensi PAD. Kalau menunggu PAD datang tanpa strategi, maka capaian yang signifikan tidak akan pernah tercapai. Perlu keberanian, jangan hanya rutinitas," pungkas Politisi Partai Golkar ini.

 (Red)