DPRD Barito Utara Dukung Partisipasi Kesbangpol dalam Rakornas untuk Sinkronisasi Kebijakan

Muara Teweh, POTRETKALTENG.COM– DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan dukungan terhadap keikutsertaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Barito Utara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Sabtu (24/1/2026).

Baca Lainnya :

• DPRD Barito Utara Dukung Pelatihan Operator Alat Berat untuk Tingkatkan Kualitas SDM0
• DPRD Barito Utara Soroti Penurunan Gaji PPPK Paruh Waktu DLH, Dorong Penyesuaian Upah0
• DPRD Barito Utara Dukung Inisiatif Pembentukan BLK Berbasis Industri0
• Peduli Kesehatan dan Infrastruktur, DPRD Barito Utara Gelar RDP dengan Perusahaan Tambang 0
• DPRD Barito Utara Soroti Dampak Jalan Hauling, Perusahaan Diminta Bertanggung Jawab 0

Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman Ab, menilai partisipasi tersebut sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

“Kami di DPRD menyambut baik dan mendukung penuh keikutsertaan Kesbangpol Barito Utara dalam Rakornas ini. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sangat penting agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kehadiran perwakilan daerah dalam forum nasional menjadi kunci untuk memastikan implementasi kebijakan pusat dapat diterapkan secara optimal di tingkat daerah.

Selain itu, DPRD juga mengapresiasi fokus Rakornas yang menitikberatkan pada penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.

“Kami berharap hasil Rakornas ini tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui program nyata di daerah, seperti penguatan deteksi dini konflik, moderasi beragama, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD Barito Utara menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan maupun penganggaran yang diperlukan dalam rangka memperkuat pelaksanaan urusan pemerintahan umum, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD menjadi faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan program prioritas nasional.

“Kolaborasi yang kuat akan memastikan setiap kebijakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga stabilitas daerah,” pungkasnya.(KL)