Dorong Peningkatan Kualitas Publik, Hj Nety : Diknas, Dinkes, BPJS dan RSUD Harus Berbenah

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi sorotan utama dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Dinas Pendidikan (Diknas) diharapkan memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan sarana dan prasarana penunjang bagi tenaga pendidik maupun peserta didik di desa. Hal ini krusial dilakukan guna memastikan ketersediaan guru yang mencukupi serta merata, sehingga kualitas pendidikan tidak lagi mengalami ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pelosok. Selasa, 07/04/2026.

Baca Lainnya :

• Kasus TBC Belum Terkendali, Dinkes Kalteng Gelar Kompetensi Nakes0
• Tindak Lanjut Aksi Mahasiswa, Ketua DPRD Kalteng Koordinasi Intensif dengan Pangdam dan Kapolda0
• Rencana Gubernur Rekrut Mahasiswa Jadi Stafsus, HMI UPR: Harus Transparan dan Berbasis Kapasitas0
• WFH ASN Kalteng Resmi Jalan, Pemprov Tekan Biaya dan Pangkas Energi0
• Pj Sekda Kalteng Tegaskan Selama WFH Kinerja ASN Tidak Boleh Ikut Libur0

Anggota DPRD Barito Utara, Hj Nety Herawati, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) memperketat pengawasan terhadap ketersediaan obat-obatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) serta memastikan persebaran tenaga medis yang proporsional. 

"Keluhan masyarakat mengenai kekosongan stok obat yang memaksa warga membeli secara mandiri di kios-kios masih sering terdengar"ungkapnya. 

Ia menjelaskan aktivitas pemantauan secara berkala menjadi kunci agar fungsi Pustu sebagai garda terdepan layanan kesehatan desa dapat berjalan optimal tanpa kendala logistik maupun SDM.

Hj Nety juga memberikan kritik dan saran bagi manajemen RSUD Muara Teweh terkait standar pelayanan kepada pasien. 

"Rumah sakit plat merah ini harus bisa mengimplementasikan budaya kerja 4S (Senyum, Sapa, Sopan, dan Santun) secara konsisten di samping menjaga kebersihan fasilitas umum seperti ruang rawat inap dan toilet. Selain aspek kenyamanan, ketepatan diagnosa medis menjadi poin yang sangat ditekankan agar tidak terjadi kesalahan penanganan yang berisiko bagi keselamatan pasien"pungkasnya.

Terkait jaminan kesehatan, ia menambahkan bahwa pihak BPJS Kesehatan diingatkan untuk kembali ke marwah kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kepada peserta. Masyarakat berharap BPJS tidak hanya berorientasi pada aspek kalkulasi keuntungan semata, melainkan juga menumbuhkan rasa empati dalam menanggung biaya pengobatan. 

Transparansi dan kemudahan akses klaim biaya berobat menjadi harapan besar bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada program jaminan kesehatan nasional tersebut.

Melalui sinkronisasi kebijakan antara instansi terkait, diharapkan keresahan warga mengenai sulitnya akses berobat dan fasilitas pendidikan yang minim dapat segera teratasi. Transformasi pelayanan publik yang lebih humanis dan responsif akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyejahterakan rakyatnya. Komitmen dari seluruh elemen, mulai dari tenaga medis hingga penyelenggara jaminan kesehatan, sangat dinantikan untuk membawa perubahan nyata di lapangan.

ZR