DLH Kota Palangka Raya Gelar Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sesuai UU
Tim Redaksi

Potretkalteng.com - Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya menggelar sosialisasi materi muatan beberapa peraturan teknis turunan Undang-Undang Cipta Kerja terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Selasa 22 Maret 2022.

Adapun sosialiasi tersebut dilaksanakan dengan sasaran para pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perhotelan, SPBU, rumah sakit dan klinik, restoran dan karaoke, pergudangan, showroom, bengkel dan jasa lainnya.

Selain itu, sosialisasi juga diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membidangi proses perubahan persetujuan lingkungan meliputi bidang penataan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk proses persetujuan teknis pembuangan air limbah B3.

Baca Lainnya :

• Dishub Kota Palangka Raya Himbau Pengendara Tidak Parkir Sembarangan0
• Wali Kota Palangka Raya Menyampaikan Pidato LKPJ Akhir Tahun Anggaran 20210
• Disperindag Kota Palangka Raya Melakukan Penyerahan Serahkan Sertifikat Halal Kepada Pelaku UMKM0
• Penandatangan Kesepakatan Bersama Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Kota0
• TP PKK Kota Palangka Raya Hadiri Puncak Peringatan Hari Kartini Tingkat Nasional Tahun 20220

“Sosialisasi ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang usahanya berpotensi menimbulkan gangguan, pencemaran dan perusakan lingkungan agar nantinya bisa mentaati peraturan- peraturan yang berlaku,” kata Sekda Palangka Raya Hera Nugrahayu saat membuka kegiatan.

Dia menyampaikan, sekarang ini masalah lingkungan menjadi isu global yang dinilai mengancam keberlangsungan pembangunan. Pasalnya, lajunya kegiatan pengrusakan lebih cepat dibandingkan dengan upaya pemulihannya sehingga kualitas lingkungan saat ini semakin menurun.

Meski begitu iklim perekonomian di Negara Indonesia tetap harus dihidupkan demi kesejahteraan rakyat. Untuk menyelaraskan maka diperlukan suatu perundang-undangan untuk mengatur keseimbangan antara menjaga kelestarian lingkungan dan berkembangnya kegiatan berusaha.