- DPD GMNI Kalteng Serukan Sikap Kritis dan Objektif Hadapi Dinamika Nasional
- DPMPTSP Kalteng Perkuat Pemahaman Regulasi Perizinan untuk Dorong Investasi Daerah
- Fairid Naparin Ajak Warga Perkuat Kolaborasi di HUT ke-61 Pemkot Palangka Raya
- Diduga Serobot Lahan 18 Hektar, Ahli Waris Somasi PT Bumi Agro Makmur di Barito Selatan
- Ribuan Warga Padati Pawai 1 Muharram 1448 H, Syiar Islam Semarak di Kuala Kapuas
- RDP PETI Ditunda Tanpa Surat Resmi, PEWARTA Kritik Keras Kinerja Administrasi Sekwan DPRD Barito Uta
- Perkumpulan Pemuda Nusantara Soroti Realisasi Anggaran Pendidikan dan Program Rumah Guru di Kalteng
- KSPSI Kalteng Tolak Program MBG dan Kopdes Merah Putih, Soroti Pemangkasan Dana Daerah
- Zoominar Sosialisasi Csd e-Learning Bahas Kebebasan Sipil dan Investasi Berkelanjutan di Kalimantan
- Momentum Tahun Baru Islam 1448 H, Ketua MPC Pemuda Pancasila Palangka Raya Ajak Masyarakat Perkuat S
BKPSDM Laporkan 1.400 Tenaga Honorer Akan Menyusul Diangkat Menjadi PPPK Paruh Waktu

Keterangan Gambar : Foto : Foto Bersama
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Kepala BKPSDM Barito Utara, Sri Hartati, dalam laporannya mengungkap fakta penting mengenai nasib tenaga honorer. Ia menyebutkan bahwa masih terdapat sekitar 1.400 tenaga honorer yang akan menyusul diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
Baca Lainnya :
- Ketua DPRD Barut Apresiasi Proses Seleksi PPPK yang Transparan dan Akuntabel0
- Bupati Pesan Agar PPPK Tumbuhkan Disiplin Tinggi dan Hindari Segala Bentuk Penyimpangan0
- Prioritas Pelayanan Dasar: 143 PPPK Terdiri dari Teknis, Guru, dan Kesehatan, Tenaga Nakes Paling Ba0
- Patuhi UU ASN: Bupati Shalahuddin Tegaskan Larangan Angkat Tenaga Honorer Baru Setelah Pelantikan PP0
- Ketua DPRD Barut Hadiri Pelantikan 143 PPPK, Tuntut Kinerja Profesional dan Berintegritas0
Pengangkatan 143 PPPK hari ini merupakan bagian dari upaya bertahap pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikan masalah status tenaga honorer. Program PPPK paruh waktu ini menjadi solusi transisi menuju penghapusan total status honorer.
Ketua DPRD Barito Utara menyatakan bahwa DPRD akan terus mengawal kebijakan ini dan memastikan hak-hak tenaga honorer yang tersisa dapat terakomodir sesuai regulasi yang berlaku. Sinergi anggaran diperlukan untuk mendukung program PPPK paruh waktu ini.
Diharapkan, proses pengangkatan ini dapat memberikan kejelasan status dan kesejahteraan bagi ribuan pegawai yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemkab Barito Utara.
RI
Berita Utama
-
Zoominar Sosialisasi Csd e-Learning Bahas Kebebasan Sipil dan Investasi Berkelanjutan di Kalimantan
Zoominar Sosialisasi Csd e-Learning Bahas Kebebasan Sipil dan Investasi Berkelanjutan di Kalimantan
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM– Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR) menggelar Zoominar Civil Society and Democracy (CSD) bertajuk “Relasi Kebebasan . . .
-
KSPSI Kalteng Tolak Program MBG dan Kopdes Merah Putih, Soroti Pemangkasan Dana Daerah
KSPSI Kalteng Tolak Program MBG dan Kopdes Merah Putih, Soroti Pemangkasan Dana Daerah
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan sikap tegas menolak kelanjutan . . .
-
Perkumpulan Pemuda Nusantara Soroti Realisasi Anggaran Pendidikan dan Program Rumah Guru di Kalteng
Perkumpulan Pemuda Nusantara Soroti Realisasi Anggaran Pendidikan dan Program Rumah Guru di Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM — Perkumpulan Pemuda Nusantara melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Mereka . . .
-
Ribuan Warga Padati Pawai 1 Muharram 1448 H, Syiar Islam Semarak di Kuala Kapuas
Ribuan Warga Padati Pawai 1 Muharram 1448 H, Syiar Islam Semarak di Kuala Kapuas
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Ribuan peserta dari berbagai kalangan memadati ruas jalan Kota Kuala Kapuas dalam Pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang . . .
-
RDP PETI Ditunda Tanpa Surat Resmi, PEWARTA Kritik Keras Kinerja Administrasi Sekwan DPRD Barito Uta
RDP PETI Ditunda Tanpa Surat Resmi, PEWARTA Kritik Keras Kinerja Administrasi Sekwan DPRD Barito Uta
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM — Rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang diprakarsai oleh Persatuan Wartawan Barito Utara . . .

















